FAJAR, MAMUJU — Program unggulan pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak bangsa, justru menuai kontroversi tajam di Sulawesi Barat.
Forum Zilenial Sulawesi Barat (Forzil Sulbar) secara resmi menyerukan pemberhentian program tersebut menyusul serangkaian temuan mengejutkan terkait kualitas menu dan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Umum Forzil Sulbar, Andi Ahmad Fadhil, mengecam keras praktik penyaluran MBG yang dinilainya jauh dari kata layak. Pemicunya adalah viralnya keluhan orang tua siswa di media sosial yang memperlihatkan kondisi menu MBG yang sangat sederhana dan tidak sesuai dengan janji gizi yang diusung program tersebut.
“Menu MBG yang hari ini disalurkan serentak di hari pertama sekolah pada bulan Ramadhan di Sulawesi Barat adalah bukti betapa rusak dan korupnya sistem MBG yang dilakukan oleh para SPPG,” tegas Fadhil dalam pernyataannya, Senin, 23 Februari.
Fadhil menuding adanya praktik pemotongan porsi yang sistematis. Ia mengklaim bahwa anggaran per menu yang mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per anak tidak direalisasikan sepenuhnya untuk kebutuhan gizi siswa. Tuduhan ini selaras dengan temuan di lapangan yang diungkap oleh Wakil Bupati Mamasa, Sudirman. Sebelumnya, Sudirman menyoroti pelaksanaan MBG di Kabupaten Mamasa dan menilai kualitas menu masih jauh dari harapan.
“Saya lihat kurang, dari anggaran Rp15.000 per porsi, namun yang sampai di anak-anak berkisar harga Rp5.000. Ini sudah tidak benar, pengelola dapur cari keuntungan,” ujar Sudirman, beberapa waktu lalu.
Kritik Fadhil pun kian tajam dengan mengiyakan narasi yang dibawa Ketua BEM UGM yang menyebut MBG sebagai “maling berkedok gizi”. Ia mengajak masyarakat Sulbar untuk berani menyuarakan penolakan.
“Presiden Prabowo harusnya sadar, niat baiknya memenuhi gizi anak-anak belum bisa terpenuhi karena kotornya kondisi di lapangan yang diisi oleh para pihak yang bukan ahlinya. Kita harus berani menyuarakan agar MBG ini di-setop dan digantikan oleh sistem yang lebih baik, semisal dengan memberdayakan orang tua siswa atau pelaku UMKM. Jika kita serahkan gizi anak-anak kita kepada para SPPG yang hanya tahu bagaimana cara balik modal dengan mengurangi jatah makanan, itu tentu sangat buruk,” imbuhnya.
Kekhawatiran akan penyimpangan ini bukan tanpa bukti. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, rentetan masalah melanda pelaksanaan MBG di Sulbar.
Menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan, Fadhil menyebut alokasi Rp335 triliun untuk MBG sebagai pemborosan di tengah kebijakan efisiensi yang justru menyiksa daerah. Data terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat hingga 21 Februari 2026, realisasi belanja MBG telah mencapai Rp36,6 triliun untuk 60,24 juta penerima melalui 23.678 SPPG di seluruh Indonesia. Fadhil yang juga merupakan mahasiswa Universitas Hasanudsin sebelumnya juga mengkritik besaran insentif operasional SPPG yang mencapai Rp6 juta per hari. “Ini seperti proyek besar tanpa aturan yang jelas. Proyek ini sangat minim pengawasan. Begitu banyak celah untuk penyalahgunaan,” kritiknya.
Lebih jauh, isu ini tidak hanya soal teknis pengelolaan dapur. Sebuah investigasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa banyak mitra penyelenggara SPPG memiliki afiliasi dengan partai politik, birokrat pemerintah, serta aparat penegak hukum dan militer. Temuan ini memicu pertanyaan serius tentang adanya praktik “bayar untuk bermain” (pay-to-play) yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan politisasi rantai pasok program strategis nasional.
“Anggaran Rp335 triliun untuk MBG jelas buang-buang anggaran. Pusat memberikan uang segitu besar kepada para calon-calon koruptor, tentu ini akan sangat merusak kondisi negara dan daerah. Saya harap SPPG di Sulbar harus dievaluasi dan diaudit, dan pastikan bahwa kepala SPPG yang bermain anggaran harus dicopot,” tegas Fadhil. (rls)
