SIDOARJO, KOMPAS-Pengangguran terbuka tamatan sekolah menengah kejuruan mendominasi di Jawa Timur. Menyikapi persoalan tersebut, diperlukan penguatan pendidikan vokasi dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jatim Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 3,71 persen. Jumlah pengangguran itu turun 0,17 persen dibandingkan pada Agustus 2025 sebesar 3,88 persen.
Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) menduduki posisi tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yakni 5,99 persen.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut, penguatan sumber daya manusia harus menjadi program prioritas pemerintah daerah. Salah satu upayanya adalah bersinergi meningkatkan kompetensi lulusan SMK melalui pelatihan berbasis industri dan sertifikasi profesi.
Sinergi ini harus dilakukan pemda dengan berbagai pihak terutama pelaku industri, organisasi pelaku industri dan lembaga pendidikan. Tujuannya ialah membangun ekosistem vokasi yang sistemik, terukur, dan berkelanjutan untuk menopang daya saing industri di tingkat nasional maupun global.
Adik menambahkan, untuk membantu mengurangi pengangguran, Kadin Jatim saat ini telah bersinergi dengan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jatim. Pihaknya berkomitmen menuntaskan pembentukan TKDV di 38 kabupaten/kota pada akhir 2026.
Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Kadin Jatim telah menggelar kegiatan Laporan Kerja TKDV Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026 yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (23/2/2026).
“Hingga akhir 2025 lalu, sebanyak 22 daerah atau sekitar 60 persen telah membentuk TKDV. Sedangkan 16 kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan. Daerah tersebut terutama di wilayah Pulau Madura, Surabaya, Kota Malang dan Kota Blitar,” ujar Adik, Selasa (24/2/2026).
Direktur Kadin Institute yang juga Ketua Pokja 3 TKDV Jatim Nurul Indah Susanti mengatakan, arah kebijakan 2026 tidak lagi sebatas sosialisasi dan pembentukan kelembagaan, melainkan implementasi konkret strategi nasional (stranas) ke strategi daerah (strada).
“Sejak 2004 hingga 2025, progres vokasi di Jawa Timur terus bergerak maju meski belum sepenuhnya maksimal. Tahun 2026, kami fokus pada implementasi nyata strada melalui tiga pokja, agar link and match benar-benar berjalan optimal,” ujarnya.
Nurul mengatakan, pada tahap awal terdapat 60 industri yang terlibat dalam program link and match. Dari jumlah tersebut, 16 industri mendapatkan pendampingan intensif melalui konsultan vokasi dan skema in-company training berbasis master trainer.
Pada saat bersamaan, penguatan ekosistem juga dilakukan melalui Pokja 1 (bidang pendidikan) yang mendorong kolaborasi SMK dengan industri, seperti program industri mengajar, guru magang di industri, serta penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha. Dari total 2.174 SMK di Jatim, baru sekitar 20 persen yang terlibat aktif dalam kerja sama vokasi.
Sementara itu, Pokja 2 (bidang pelatihan) berkoordinasi dengan 1.750 lembaga pelatihan yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILSI) dan Forum Lembaga Pelatihan Vokasi (Forlat), serta melibatkan unsur HMSDM dan APINDO.
Berseiring dengan Pokja 1 dan Pokja 2, Pokja 3 yang membidangi sertifikasi juga telah mengonsolidasikan sekitar 360–370 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar terintegrasi dengan kebutuhan industri, sekolah, politeknik, dan universitas vokasi.
“Saat ini tersedia 38 master trainer dan sekitar 700 workplace trainer, namun jumlah tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kualitas pemagangan,” kata Nurul.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan mengatakan penguatan vokasi merupakan strategi pembangunan SDM berbasis kebutuhan industri. Melalui TKDV yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Tahun 2025 dan diperkuat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Strategi Daerah Vokasi, pihaknya bertugas mengonsolidasikan pemerintah, pendidikan dan industri dalam satu kerangka kolaboratif.
“Kebijakan tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang menekankan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai kebutuhan pasar kerja. Secara ekonomi, langkah ini sangat krusial,” ucap Iwan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp 3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,85 persen pada April 2025. PDRB Jatim berkontribusi 14,22 persen terhadap perekonomian nasional.
Struktur ekonomi Jatim didominasi industri pengolahan sebesar 31,32 persen, disusul perdagangan 18,55 persen dan pertanian 10,74 persen. Dengan struktur ekonomi seperti ini, kebutuhan tenaga kerja kompeten sangat tinggi. Oleh karena itulah, vokasi menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan dan menekan kemiskinan.
