Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sudah masuk tahap akhir. Beleid yang mengatur penempatan DHE SDA di bank-bank milik negara atau Himbara itu telah diundangkan dan tinggal diumumkan secara resmi.
Purbaya mengatakan, aturan tersebut telah diteken beberapa hari lalu dan proses administrasinya telah rampung.
“Sudah juga (diundangkan), karena sudah ditandatangani beberapa hari yang lalu. Nanti biar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang umumin,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Selasa (26/2).
Aturan anyar ini merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rancangan Hasil Ekspor. Dengan diundangkannya beleid tersebut, kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Himbara akan segera berlaku efektif.
Sebelumnya, Purbaya menilai penguatan aturan DHE penting dilakukan untuk memperbaiki kondisi cadangan devisa nasional. Ia menyoroti kenaikan cadangan devisa yang dinilai belum sejalan dengan besarnya surplus perdagangan Indonesia.
Cadangan devisa Indonesia pada 2024 tercatat sebesar USD 155,7 miliar dan hanya meningkat menjadi USD 156,5 miliar pada akhir 2025.
Menurut Purbaya, angka tersebut menunjukkan bahwa devisa hasil ekspor memang masuk ke dalam negeri, tetapi tidak bertahan lama karena kembali keluar dalam waktu singkat. Celah inilah yang ingin ditutup melalui revisi aturan DHE.
Lewat kebijakan baru ini, pemerintah akan memperketat mekanisme penempatan DHE dengan memastikan dana tersebut tersimpan di bank-bank Himbara. Dengan demikian, arus devisa bisa lebih terkelola dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian domestik.
Ia berharap kebijakan ini mampu memperkuat stabilitas fiskal dan pasar keuangan nasional.
“Jadi kita akan rapatkan itu agar kebijakan DHE benar-benar berdampak pada keadaan devisa kita sehingga pasar finansial kita lebih stabil, dananya cukup ada, dan nilai tukar rupiah kita juga,” kata dia.
