Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) akan segera menurunkan skor pada poin risiko di proses assessment atau penilaian warga binaan pemasyarakatan (WBP)/narapidana (napi). Hal ini dilakukan agar semakin banyak napi yang mendapat kesempatan pembinaan lewat program latihan kerja dan kemandirian, serta dapat mengurangi kondisi overcrowded di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengirimkan tim survei perihal masalah overcrowded di lapas dan rumah tahanan (rutan). Tim survei Bappenas memandang overcrowded terjadi salah satunya karena poin risiko pada assessment napi yang parameternya tinggi.
"Tim dari Bappenas melaksanakan survei untuk mengatasi overcrowded. Beliau menyampaikan ada standar assessment yang kemungkinan terlalu tinggi, sehingga sulit bagi warga binaan untuk mendapatkan kesempatan pembinaan latihan kerja di balai atau lapas terbuka," jelas Menteri Agus di Lapas Terbuka Kelas II Ciangir, Tangerang, Banten pada Selasa (24/2/2026).
Jika parameter risiko diturunkan standarnya, jelas Menteri Agus, tim survey dari Bappenas optimistis masalah overcrowded dapat perlahan diatasi. Apalagi mengingat kini Kementerian Imipas menawarkan beragam program pembinaan yang berbasis latihan kerja dan kemandirian, yang dapat diikuti napi berisiko medium dan rendah.
"Sehingga tadi Pak Dirjen secara langsung merespons bahwa akan menurunkan standar assessment, supaya banyak warga binaan yang nanti akan bergabung di bapas, melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat," terang Menteri Agus.
Sebagai contoh di Lapas Ciangir sendiri, terdapat lahan seluas 27 hektare untuk pembinaan napi yang telah menjalani proses asimilasi. Jumlah napi per hari ini yang dibina di lapas terbuka ini hanya 19 orang.
Dengan menurunkan skor risiko pada assessment, Menteri Agus mengatakan akan semakin banyak napi yang dapat kesempatan pembinaan latihan kerja. Salah satunya seperti kegiatan ketahanan pangan meliputi pertanian dan peternakan yang sedang dikembangkan di Lapas Terbuka Ciangir.
"Ya itu tadi, standar assessment diubah sehingga banyak yang punya kesempatan. Kita akan tambah sesuai proses dengan assessment yang sudah diturunkan. Mudah-mudahan kalau standar assessment sudah diturunkan, lebih banyak lagi yang bisa ke sini," tutur Menteri Agus.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan untuk memaksimalkan program ketahanan pangan di Lapas Ciangir, dibutuhkan sekitar 200 warga binaan pemasyarakatan. Jika skor risiko pada assessment napi diturunkan, napi asal lapas overcrowded di wilayah Banten dan sekitarnya dapat ditempatkan di Lapas Terbuka Ciangir.
"(Dibutuhkan) sekitar 200 warga binaan (agar lahan di lapas tergarap maksimal untuk ketahanan pangan). Nanti kan akan diturunkan standar penilaiannya, sehingga yang menurut assessment aman berkegiatan di sini sangat memungkinkan untuk kita geser ke sini," pungkas Mashudi.
(aud/maa)
