Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menegaskan peran strategis pekerja migran Indonesia dalam menopang perekonomian nasional melalui kontribusi remitansi yang nilainya ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Hal ini disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Mukhtarudin mengungkapkan, sepanjang tahun 2024 tercatat sekitar 253 ribu penempatan pekerja migran Indonesia ke berbagai negara. Dari jumlah tersebut, remitansi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp253 triliun.
"Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai Rp253 triliun. Tahun 2025 diproyeksikan meningkat sekitar 14 persen menjadi kurang lebih Rp288 triliun," ujar Mukhtarudin kepada wartawan termasuk tvrinews.com di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurutnya, remitansi memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di tingkat grassroot. Dana yang dikirim para pekerja migran mampu meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan ekonomi keluarga, serta menumbuhkan sektor usaha mikro.
"Uang remitansi ini langsung masuk ke masyarakat. Dampaknya nyata, daya beli naik dan ekonomi keluarga bergerak. Selain APBN, APBD, dan investasi, remitansi menjadi salah satu penopang utama ekonomi grassroot," jelasnya.
Dengan kontribusi ekonomi yang signifikan tersebut, Mukhtarudin menegaskan bahwa peran pekerja migran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja migran, mulai dari tahap persiapan hingga penempatan di luar negeri.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan. Ke depan, pemerintah mendorong penempatan pekerja migran dengan latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK.
"Dengan pendidikan yang lebih layak, kemudian diperkuat pelatihan vokasi dan uji kompetensi yang ketat sesuai standar negara penempatan, maka perlindungan terhadap pekerja migran akan lebih mudah dilakukan," ucapnya.
Kemudian Mukhtarudin menambahkan, penguatan kualitas pekerja migran juga sejalan dengan program SMK Go Global yang dibahas bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja migran yang kompeten, berdaya saing, serta terlindungi secara optimal di pasar kerja internasional.
"Kontribusi besar pekerja migran harus diimbangi dengan perlindungan dan peningkatan kualitas. Inilah yang menjadi fokus pemerintah ke depan," tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
