Banda Aceh: Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah, menyampaikan pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus memastikan masyarakat benar-benar kembali hidup aman, produktif, dan bermartabat.
Polda Aceh mengambil peran aktif mengawal proses pemulihan secara menyeluruh mulai dari pembangunan hunian tetap hingga pemulihan konektivitas ekonomi warga.
“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat,” kata Marzuki dalam keterangan pers dikutip, Selasa, 24 Februari 2026.
Baca Juga :
Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana Menjelang Idulfitri"Dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman proyek pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran. Tujuannya bukan sekadar membangun kembali fisik wilayah terdampak, tetapi memastikan masyarakat benar-benar pulih dan bangkit lebih kuat," jelas Marzuki.
Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basyah. Dokumentasi/ istimewa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Proyek ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan warga terdampak segera menempati hunian permanen.
“Pada tahap I sudah dibangun sebanyak 150 unit, dengan tipe Type 36 model Prycast dan Ruspin. Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada bulan Mei untuk segera diserahterimakan langsung Bapak Kapolri kepada warga,” ungkapnya.
Pernyataan ini sejalan dengan laporan sebelumnya bahwa pembangunan huntap di Aceh Tamiang terus dipantau Polda Aceh. Pada pertengahan Februari 2026, sebanyak 14 unit di antaranya telah memasuki tahap pemasangan atap. Polri menghadirkan tiga jenis hunian sebagai solusi relokasi, yakni prikes (prefabrikasi komponen beton), rumah sistem panel instan (ruspin), dan hunian kayu instan (rika).
Marzuki mengakui tantangan di lapangan tidak ringan, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu, distribusi material, hingga koordinasi lintas sektor. Namun, melalui sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, Satgas rehabilitasi, dan kementerian teknis, hambatan tersebut diurai satu per satu agar target penyelesaian tetap terjaga.
“Tantangan terbesar di lapangan meliputi faktor cuaca yang tidak menentu, distribusi material, serta koordinasi antarinstansi. Polda Aceh memastikan hambatan tersebut tidak mengganggu target penyelesaian melalui pengawalan distribusi material, monitoring langsung, dan evaluasi berkala,” ungkapnya.
Selain hunian, pemulihan konektivitas menjadi prioritas strategis. Infrastruktur jembatan dinilai krusial untuk menghidupkan kembali mobilitas warga serta mempercepat perputaran ekonomi.
“Hingga saat ini, Polri telah membangun 26 unit jembatan, terdiri dari 4 jembatan Bailey, 13 jembatan kayu, dan 9 jembatan gantung. Sebanyak 22 unit telah selesai, 3 unit masih dalam proses pembangunan, dan 1 unit dalam tahap perencanaan. Di Kabupaten Aceh Utara, progres pembangunan jembatan Bailey di Desa Lhok Cut telah mencapai sekitar 50 persen, sementara di Desa Riseh Tunong sekitar 35 persen,” paparnya.
Jembatan bailey di Desa Lhok Cut, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, menjadi atensi khusus Kapolda karena dibutuhkan untuk mengakses perkotaan dan pusat pemerintahan bagi sekitar 7.000 warga. Infrastruktur ini vital untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan dan distribusi hasil pertanian .
Menurutnya, pulihnya konektivitas berdampak langsung pada kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat. “Sejak konektivitas mulai pulih, terlihat perubahan positif secara psikologis dan ekonomi di tengah masyarakat. Aktivitas pasar kembali hidup, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lancar, serta biaya transportasi menurun sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil,” urainya.
Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, termasuk verifikasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa.
“Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Monitoring dilakukan langsung di lapangan, disertai laporan progres berkala, serta verifikasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa agar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemulihan tidak lepas dari sinergi lintas instansi. “Pemulihan pascabencana berjalan melalui sinergi kuat antara Polda Aceh, pemerintah daerah, TNI, Satgas PRR, dan kementerian teknis. Kolaborasi yang solid ini memastikan pembangunan hunian dan jembatan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
