Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menyebut masih mendukung dialog sebagai opsi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina yang telah berlangsung selama empat tahun.
"Posisi China mengenai krisis Ukraina konsisten dan jelas. Kami mendukung semua upaya perdamaian, baru-baru ini, pintu dialog mengenai krisis Ukraina akhirnya terbuka, dan ada momentum dialog yang berkelanjutan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning di Beijing, Selasa (24/2).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat di Ukraina sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif.
Hal itu disampaikan dalam peringatan empat tahun krisis Ukraina yang jatuh pada 24 Februari 2026.
Guterres menyebutkan bahwa agar perdamaian menjadi adil, "maka perdamaian tersebut harus sejalan dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina."
"Dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang layak dari krisis Ukraina. Kami harap para pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai kesepakatan perdamaian yang komprehensif, tahan lama, dan mengikat," ungkap Mao Ning.
China, tambah Mao Ning, siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk terus memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik krisis ini.
"Posisi China mengenai krisis Ukraina adalah objektif dan adil, yang dapat dilihat oleh semua orang. Kami telah aktif berupaya mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian dan mengakhiri pertempuran," tambah Mao Ning.
China, tegas Mao Ning, tidak pernah memicu konflik atau mencari keuntungan dari krisis tersebut, dan tidak bersedia menjadi pihak yang disalahkan dalam krisis ini.
Pada saat yang sama, Majelis Umum PBB juga mengesahkan sebuah resolusi yang mendesak perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina.
Resolusi itu disahkan Majelis Umum PBB dengan 107 suara setuju dan 12 suara menolak, sementara 51 negara lainnya abstain. Rusia menjadi salah satu negara yang menolak usulan resolusi, dan Amerika Serikat abstain.
Resolusi yang diusulkan Ukraina dan mendapat dukungan dari 46 negara tersebut menyoroti dampak perang terhadap dinamika kawasan dan dunia serta menyatakan "keprihatinan mendalam" atas serangan Rusia terhadap "warga sipil, obyek sipil, dan infrastruktur energi kritis" yang memperburuk situasi kemanusiaan.
Resolusi tersebut menegaskan komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina, termasuk keutuhan teritorial lautnya.
Selain mendorong "gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat", resolusi itu juga mendesak "pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, dan pemulangan semua warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa, termasuk anak-anak" sebagai langkah kunci untuk membina rasa saling percaya.
Namun, AS sempat mengajukan perubahan naskah resolusi, dengan paragraf kedua latar belakang dan klausul aksi kedua diusulkan dikeluarkan dari naskah resolusi supaya diputuskan secara terpisah.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa mengecam keras usulan AS tersebut sebagai hal yang "sangat memprihatinkan dan tak bisa diterima".
Sementara, deputi wakil tetap AS untuk PBB Tammy Bruce menyatakan pandangan pihaknya bahwa ada bahasa tertentu dalam resolusi yang "mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan" dan "tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng".
Baca juga: Tahun keempat perang Rusia-Ukraina, PBB desak gencatan senjata segera
Baca juga: Uni Eropa soroti empat tahun invasi Rusia dan ketahanan prima Ukraina
"Posisi China mengenai krisis Ukraina konsisten dan jelas. Kami mendukung semua upaya perdamaian, baru-baru ini, pintu dialog mengenai krisis Ukraina akhirnya terbuka, dan ada momentum dialog yang berkelanjutan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning di Beijing, Selasa (24/2).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali menyerukan gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat di Ukraina sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif.
Hal itu disampaikan dalam peringatan empat tahun krisis Ukraina yang jatuh pada 24 Februari 2026.
Guterres menyebutkan bahwa agar perdamaian menjadi adil, "maka perdamaian tersebut harus sejalan dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina."
"Dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang layak dari krisis Ukraina. Kami harap para pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai kesepakatan perdamaian yang komprehensif, tahan lama, dan mengikat," ungkap Mao Ning.
China, tambah Mao Ning, siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk terus memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik krisis ini.
"Posisi China mengenai krisis Ukraina adalah objektif dan adil, yang dapat dilihat oleh semua orang. Kami telah aktif berupaya mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian dan mengakhiri pertempuran," tambah Mao Ning.
China, tegas Mao Ning, tidak pernah memicu konflik atau mencari keuntungan dari krisis tersebut, dan tidak bersedia menjadi pihak yang disalahkan dalam krisis ini.
Pada saat yang sama, Majelis Umum PBB juga mengesahkan sebuah resolusi yang mendesak perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina.
Resolusi itu disahkan Majelis Umum PBB dengan 107 suara setuju dan 12 suara menolak, sementara 51 negara lainnya abstain. Rusia menjadi salah satu negara yang menolak usulan resolusi, dan Amerika Serikat abstain.
Resolusi yang diusulkan Ukraina dan mendapat dukungan dari 46 negara tersebut menyoroti dampak perang terhadap dinamika kawasan dan dunia serta menyatakan "keprihatinan mendalam" atas serangan Rusia terhadap "warga sipil, obyek sipil, dan infrastruktur energi kritis" yang memperburuk situasi kemanusiaan.
Resolusi tersebut menegaskan komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina, termasuk keutuhan teritorial lautnya.
Selain mendorong "gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat", resolusi itu juga mendesak "pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, dan pemulangan semua warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa, termasuk anak-anak" sebagai langkah kunci untuk membina rasa saling percaya.
Namun, AS sempat mengajukan perubahan naskah resolusi, dengan paragraf kedua latar belakang dan klausul aksi kedua diusulkan dikeluarkan dari naskah resolusi supaya diputuskan secara terpisah.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa mengecam keras usulan AS tersebut sebagai hal yang "sangat memprihatinkan dan tak bisa diterima".
Sementara, deputi wakil tetap AS untuk PBB Tammy Bruce menyatakan pandangan pihaknya bahwa ada bahasa tertentu dalam resolusi yang "mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan" dan "tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng".
Baca juga: Tahun keempat perang Rusia-Ukraina, PBB desak gencatan senjata segera
Baca juga: Uni Eropa soroti empat tahun invasi Rusia dan ketahanan prima Ukraina
