Bayang-Bayang Tarif Baru Trump: Risiko bagi Ekonomi Global dan ASEAN?

Ketidakpastian perdagangan global kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan revisi tarif impor global untuk Amerika Serikat yang lebih agresif pada awal 2026. Kebijakan ini—yang menaikkan tarif hingga 15 persen untuk berbagai impor—dipandang banyak analis sebagai langkah yang berpotensi mengguncang stabilitas perdagangan internasional, termasuk bagi kawasan ASEAN yang sangat bergantung pada ekspor. Seperti yang dimuat oleh Al Jazeera, langkah terbaru tersebut muncul setelah Mahkamah Agung AS membatasi penggunaan kewenangan darurat sebelumnya. Pemerintah kemudian beralih menggunakan Section 122 dari Trade Act 1974 untuk memberlakukan tarif sementara hingga 150 hari.

Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan sinyal bahwa strategi Short-Term Win ala Trump dan “America First” kembali menjadi poros kebijakan ekonomi Washington.

Pasar global merespons cepat. Harga emas—yang kerap menjadi aset lindung nilai (safe haven)—naik ke level tertinggi dalam tiga minggu setelah pengumuman tarif baru. Para ekonom menilai bahwa perubahan mendadak tersebut meningkatkan ketidakpastian kebijakan dan dapat menahan investasi global. Laporan media internasional juga menunjukkan bahwa perubahan tarif yang berulang membuat dunia usaha ragu untuk memperluas produksi maupun merekrut tenaga kerja.

Bahkan, dalam konteks domestik Amerika Serikat sendiri, Investopedia mencatat banyak pengamat menilai bahwa ketidakpastian ini dapat berkontribusi pada pelemahan pasar tenaga kerja AS pada 2025. Wall Street Journal juga memberitakan bahwa di sisi fiskal, tarif sebelumnya telah membebani rumah tangga AS sekitar US$1.000 per tahun, yang menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh eksportir asing tetapi juga konsumen domestik. Dalam konteks global, pola ini menghidupkan kembali kekhawatiran perang dagang yang sempat mereda pasca pandemi.

Dampak langsung dari kebijakan tarif baru adalah tertundanya sejumlah negosiasi perdagangan. Uni Eropa, misalnya, menunda proses ratifikasi kesepakatan dagang dengan Washington karena ketidakjelasan arah kebijakan tarif AS (AP News).

Fenomena ini menunjukkan bahwa tarif bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat tawar geopolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington memang kerap menggunakan ancaman tarif untuk menekan mitra dagang agar melakukan konsesi. Bagi ekonomi global yang semakin terintegrasi, pendekatan unilateral semacam ini berisiko memicu respons balasan dan fragmentasi perdagangan.

Kawasan ASEAN termasuk yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan tarif AS. Seperti dimuat oleh GIS Reports, model pertumbuhan banyak negara Asia Tenggara—seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia—bertumpu pada manufaktur berbiaya rendah dan akses pasar Barat. Nilai ekonomi total dari ASEAN sendiri telah melampaui US$3,8 triliun, dengan Amerika Serikat tetap menjadi salah satu pasar ekspor utama kawasan (Source of Asia).

Karena itu, setiap kenaikan tarif di AS berpotensi langsung menekan kinerja ekspor. Vietnam menjadi contoh paling jelas. Dengan surplus perdagangan lebih dari US$120 miliar terhadap AS, kenaikan tarif dapat meningkatkan biaya ekspor secara signifikan dan memperlambat pertumbuhan yang selama ini bergantung pada manufaktur ekspor. Negara yang lebih kecil seperti Laos dan Myanmar bahkan menghadapi risiko penurunan ekspor dan kehilangan lapangan kerja jika tarif tinggi dipertahankan.

Selain dampak langsung pada ekspor, tarif baru Trump juga berpotensi mengganggu rantai pasok global. Selama satu dekade terakhir, Asia Tenggara menjadi tujuan relokasi industri dari Tiongkok. Ketidakpastian tarif membuat perusahaan multinasional kembali meninjau strategi produksi mereka. Beberapa analis menilai perusahaan mungkin menunda investasi baru sampai arah kebijakan AS lebih jelas.

Dalam jangka menengah, ini bisa memperlambat industrialisasi di negara-negara berkembang ASEAN. Namun, ada pula peluang terbatas: jika perusahaan AS mencari alternatif selain Tiongkok, sebagian produksi bisa tetap mengalir ke Asia Tenggara—meski dengan syarat kepastian kebijakan yang lebih jelas dan lebih kuat.

Di luar ekonomi, kebijakan tarif Trump juga membawa konsekuensi geopolitik. Rivalitas perdagangan yang meningkat berpotensi memperdalam fragmentasi ekonomi global menjadi blok-blok yang bersaing. Bagi ASEAN, situasi ini menciptakan dilema strategis. Di satu sisi, kawasan ingin mempertahankan hubungan ekonomi erat dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, banyak negara ASEAN juga semakin terintegrasi dengan Tiongkok yang notabene lebih dekat melalui rantai pasok regional.

Jika tensi perdagangan terus meningkat, negara-negara Asia Tenggara bisa terdorong untuk melakukan diversifikasi pasar melalui skema seperti RCEP atau CPTPP untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Secara keseluruhan, revisi tarif global oleh pemerintahan Trump menandai kembalinya volatilitas dalam sistem perdagangan internasional. Kebijakan yang bersifat sementara—maksimal 150 hari—justru memperbesar ketidakpastian karena dunia usaha sulit memprediksi arah jangka panjang.

Bagi ASEAN, dampaknya berlapis: mulai dari tekanan ekspor, potensi gangguan investasi, hingga dilema geopolitik yang semakin kompleks. Jika tren proteksionisme berlanjut, kawasan Asia Tenggara kemungkinan harus mempercepat diversifikasi pasar dan memperkuat integrasi regional. Dalam ekonomi global yang semakin saling terhubung, satu keputusan tarif di Washington kini dapat bergema hingga pabrik-pabrik di Asia Tenggara—dan mungkin menentukan arah pertumbuhan kawasan dalam beberapa tahun ke depan.