Arsitektur Diplomasi: Politik Bebas Aktif dan Perjuangan Kedaulatan Indonesia

Diplomasi menjadi unsur utama dalam menjajaki keberadaan dalam politik luar negeri bagi bangsa dan negara Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini, Indonesia juga tergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Trump terkait konsesi penyelesaian perdamaian di Palestina. Tidak hanya itu, Indonesia dalam beberapa kesempatan pada forum internasional mendapat kursi penting termasuk di World Economic Forum di Davos, Swiss.

Indonesia harus memperkuat posisi strategisnya melalui ketahanan nasional, memanfaatkan kekuatan soft power, serta menjaga kredibilitas moral di tengah pragmatisme global, terutama dalam konteks kepemimpinan baru dan isu domestik. Kepiawaian Presiden Prabowo mengundang decak kagum sebagai simbol kepemimpinan yang egaliter dan gestur simbolik khas Indonesia. Ketahanan nasional ini dalam Perubahan Tatanan Dunia atau dikenal "Changing World Order" merujuk pada konsep perubahan besar dalam kekuatan global.

Analisis ini khususnya dilakukan oleh Ray Dalio dalam bukunya "Principles for Dealing with the Changing World Order," yang membahas siklus kebangkitan dan kejatuhan kekuatan dunia berdasarkan pola historis seperti masalah utang, konflik internal, dan persaingan kekuatan besar (misal: AS vs Tiongkok) yang dipengaruhi oleh uang, politik, teknologi, dan alam.

Kausalitas dengan hubungan diplomasi perubahan tatanan dunia tersebut dengan dunia internasional yaitu siklus pergeseran kekuatan global yang terus berulang dan bagaimana Indonesia bisa bernavigasi di tengah ketidakpastian situasi politik dan ekonomi global khususnya dalam peran-peran tertentu sebagai penengah dalam konflik internasional.

Meskipun dengan adanya multiplex world order, Indonesia masih bisa mengandalkan dengan pendekatan soft diplomacy dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Ini dapat menjadi suatu poin penting dalam perubahan tatanan dunia dalam menyentuh pendekatan yang terlihat lebih transparan, namun punya senjata tersendiri untuk mengembangkan kultur Indonesia di bidang diplomasi.

Paradoks diplomasi lainnya adalah ketika kita mengamanatkan sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” di mana peran Indonesia dalam single gate policy atau prosedur gerbang tunggal terhadap misi kemanusiaan bagi bantuan asing di wilayah konflik.

Pemetaan kebutuhan yang jelas sehingga bantuan benar-benar tersalurkan seperti penerjunan pasukan UNIFIL di sejumlah wilayah konflik serta misi lainnya dalam memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat internasional seperti di Afrika terkait kebutuhan pangan. Urgensi bagi diplomasi ini akan semakin menguat dan memperkokoh posisi sentral Indonesia di level dunia internasional.

Cermin politik Indonesia telah dimulai sejak pre-independence era atau era sebelum kemerdekaan sehingga politik yang berbasis bebas-aktif menjadi poros utama dalam memperat hubungan luar negeri Indonesia baik secara bilateral ataupun multilateral. Dalam perundingan terdahulu yang kita kenal seperti Perundingan Linggarjati, KMB, Roem-Royen ataupun pakta-pakta internasional yang telah kita sepakati terlihat jelas bahwa Indonesia memainkan posisi penting dalam percaturan internasional.

Hubungan yang baik antara keseimbangan Barat dan Timur muncul sebagai kekuatan utama Indonesia dalam menaikkan daya tawar dengan pihak asing dan tentu dengan sekutu kita sehingga peran oposisi sangat jarang ditemui dalam perjanjian yang dicetuskan oleh diplomat maupun dalam hal ini unsur-unsur pemerintahan baik itu Presiden dan jajaran Menteri sebagai wakil diplomasi ditaraf dunia.

Jika kita saat ini sangat serius untuk berperan sebagai deklarator maupun operator dalam diplomasi internasional seutuhnya, Indonesia sangat memungkinkan melakukan beberapa perjanjian internasional dengan negara-negara yang mempunyai misi sentral dalam memperbaiki kedaulatan baik secara politik maupun pertahanan dan keamanan negara.

Tentu, kita tidak boleh ketinggalan untuk menjalani peran diplomasi terutama bagi masuknya investor asing di mana tidak hanya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi tergabung menjadi negara maju pada tahun 2045.

Saat ini, Indonesia melalui peran PBB dan juga kita patut syukuri bahwa sejak dipilih pada 2026, sebuah jabatan strategis yang diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, menandai peran penting Indonesia dalam diplomasi HAM global, memimpin diskusi, dan mengawasi tinjauan HAM negara anggota, terutama melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Indonesia memiliki peran sangat penting dalam forum-forum internasional. Presiden Prabowo hadir menjadi pembicara kunci di World Economic Forum di Davos, Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Saint Petersburg International Economic Forum, Global CEO Conference, dan lain sebagainya.

Bukti Indonesia sangat vital sebagai orkestrator diplomasi tidak hanya di lingkup ASEAN, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Dengan masuknya Indonesia baik dalam BRICS, New Development Bank, dan Board of Peace, Indonesia memunculkan posisi diplomasi yang terang dan jelas dalam misinya sebagai salah satu negara yang ingin menambah pion catur sebagai negara yang memiliki visi internasional dalam membuka suara baru bagi kepentingan internasional di mata dunia.

Dengan politik bebas dan aktif, Indonesia wajib melakukan penjajakan pada level dunia dan turut serta memperbanyak penempatan unsur penting perwakilan negara di berbagai posisi strategis di badan-badan internasional sebagai penghubung dalam kendali politik yang kuat demi memperkokoh posisi penting Indonesia bukan hanya sebagai negosiator, tetapi juga posisi lainnya dalam mengikat peran sentralistik secara internasional.

Oleh karena itu, penambahan pada peta jalur diplomatik begitu sakral dan tidak melulu soal perjanjian internasional, tetapi juga utusan internasional bukan hanya bagi negara sahabat dan komunitas internasional namun bagi kepentingan luas di dunia internasional.