BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual

Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melontarkan kritik tajam terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui unggahan di akun Instagram resmi @bem_si, Rabu (25/2/2026).

Unggahan tersebut menampilkan gambar berlatar hitam dengan lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang digambarkan berdarah. Pada bagian atas gambar tertulis kalimat berwarna merah mencolok: “CUKUP SUDAH, KAMI MUAK DENGAN POLISI TIDAK BERGUNA!”

Pernyataan sikap ini dipicu oleh dugaan kasus pembunuhan terhadap Arianto Tawwakal, seorang anak di bawah umur di Tual. BEM SI menilai tragedi ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan cermin kegagalan negara dalam melindungi hak hidup warga negaranya.

Kedaulatan dan Kegagalan Negara

Unggahan tersebut terdiri dari lima slide yang memuat pernyataan sikap BEM SI terkait dugaan pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual.

Dalam narasinya, BEM SI menyebut kasus itu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan mencerminkan persoalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban melindungi hak hidup warga negara.

BEM SI menulis bahwa peristiwa tersebut menantang klaim moral dan politik negara atas legitimasi kekuasaan. 

Mereka menekankan bahwa kedaulatan negara tidak hanya berkaitan dengan pengaturan wilayah, tetapi juga tanggung jawab utama melindungi populasi dari pembunuhan sistematis, kekerasan serius, dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap anak di bawah umur.

“Dalam perspektif kedaulatan sebagai Tanggung jawab untuk Melindungi, peristiwa ini telah menantang klaim moral dan politik negara atas legitimasi kekuasaannya,” tulis pernyatan tersebut, dikutip Rabu (25/2/2026).

BEM SI juga menyoroti posisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Hal tersebut dinilai menjadi sebuah paradoks besar. 

Baca Juga: Polri Pecat Bripda Mesias Siahaya, Pemukul Siswa Pakai Helm hingga Tewas

Di saat Indonesia memegang jabatan internasional yang menuntut standar perlindungan HAM tertinggi, di dalam negeri justru terjadi dugaan pembiaran dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat yang mengancam keamanan dasar warga.

Kritik atas Reformasi Polri yang Stagnan

Narasi "Reformasi Polri" yang sering digaungkan pemerintah juga tak luput dari sasaran kritik. BEM SI menyebut reformasi tersebut hanya menjadi "omong kosong" dan slogan belaka jika kekerasan aparat terus berulang tanpa transparansi.

“Hampir 6 bulan sudah pembentukan tim reformasi polri tidak ada tindakan nyata dan kita selalu diperlihatkan atas penindasan rakyat oleh POLISI,” tulis BEM SI pada slide keempat pada unggahannya.

Empat Tuntutan Sikap

Melalui Koordinator Isu Politik dan Demokrasi, BEM SI secara tegas menyatakan empat poin sikap sebagai berikut:

• Usut Tuntas dan Hukum Berat: Mendesak pengusutan kasus Arianto Tawwakal secara transparan, serta pemecatan tidak terhormat dan pemberian hukuman seberat-beratnya bagi pelaku.
• Desak Reformasi Total: Meminta Presiden Republik Indonesia melakukan rekonstruksi dan reformasi Polri dalam waktu sesingkat-singkatnya.
• Mosi Tidak Percaya: Mendorong masyarakat Indonesia untuk tidak lagi mempercayai institusi Polri, melakukan pembangkangan sipil, dan memperkuat solidaritas antarmasyarakat.
• Pengawasan Internasional: Mengundang komunitas pemerhati HAM internasional untuk ikut mengawasi pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan HAM dan reformasi kepolisian.
• Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah dibagikan ulang (repost) sebanyak 895 kali dan mendapat berbagai respons dari warganet.

Sementara itu, pihak Mabes Polri maupun pemerintah pusat belum memberikan keterangan resmi terkait kritik keras dan tuntutan yang dilayangkan oleh aliansi mahasiswa tersebut.

Reporter: Dinda Pramesti K