JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 429 pelintasan sebidang kereta api tercatat berada di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Dari jumlah tersebut, 107 titik berstatus tidak resmi dan tidak dijaga, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Data itu disampaikan Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/2/2026).
Ia merinci, dari total 429 perlintasan sebidang atau JPL (jalur perlintasan langsung), sebanyak 246 merupakan perlintasan resmi dan 183 tidak resmi.
“JPL sebidang resmi ada 246 lokasi, sedangkan tidak resmi 183 lokasi. Totalnya 429,” kata Franoto.
Baca juga: Pengakuan Penjaga Pelintasan: Pengendara Tak Sabar Makin Banyak meski Palang Sudah Tertutup
Dari 246 perlintasan resmi, sebanyak 211 lokasi dijaga petugas dan 35 lainnya tidak dijaga.
“Sementara pada 183 perlintasan tidak resmi, 76 titik dijaga, umumnya oleh warga atau pihak eksternal dan 107 titik tidak dijaga sama sekali,” kata dia.
Secara keseluruhan, 123 perlintasan dijaga oleh KAI Group, 55 dijaga Dinas Perhubungan (Dishub), dan 12 dijaga pihak eksternal atau swasta. Total 190 titik telah dilengkapi palang pintu otomatis.
Namun, keberadaan palang otomatis dan petugas jaga belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pengguna jalan.
“Faktor utama kecelakaan di perlintasan adalah menerobos palang pintu ataupun tidak berhenti ketika sirine sudah berbunyi,” ujar Franoto.
Tren kecelakaan lima tahun terakhirDalam lima tahun terakhir, angka kecelakaan di perlintasan sebidang menunjukkan tren fluktuatif.
“Pada 2021 ada 48 kejadian, 2022 ada 34 kejadian, 2023 ada 41 kejadian, 2024 ada 45 kejadian, dan 2025 ada 48 kejadian,” kata Franoto.
Penurunan sempat terjadi pada 2022, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga menyamai angka 2021 pada 2025.
Baca juga: KA Bandara Anjlok Dievakuasi, Pelintasan Kereta Poris Sudah Bisa Dilewati Kendaraan
Menurut Franoto, evaluasi internal menunjukkan sebagian besar insiden dipicu perilaku pengendara yang tidak disiplin, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Franoto mengatakan pengawasan perlintasan liar melibatkan warga, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Jika berpotensi ditutup, KAI akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
“Tahun 2026 ini ada program penutupan perlintasan sebanyak 15 titik,” ujar dia.
Untuk pembangunan flyover atau underpass, program berada di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) 1 Jakarta.
Koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian disebut berjalan kolaboratif, mulai dari operasi gabungan, sosialisasi keselamatan, hingga dukungan data jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan.
Namun, KAI menilai perlu penguatan operasi terpadu yang lebih rutin dan konsisten agar efek jera meningkat.
Pantauan Kompas.com di kawasan Pasar Minggu dan Duren Kalibata, Jakarta Selatan, memperlihatkan pelanggaran didominasi pengendara sepeda motor.
