Sorong: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong, Papua Barat Daya, memastikan pembiayaan transportasi guru yang bertugas di wilayah kepulauan tetap dibayarkan. Saat ini proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan karena tahapan administrasi.
Kepala Disdikbud Kota Sorong Yuli Kirihio menegaskan keterlambatan tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak menyanggupi pembayaran. Proses masih dalam tahapan administrasi dan pemeriksaan.
"Bukan kami tidak membayar. Proses ini sudah berjalan sejak tahun lalu, hanya memang ada keterlambatan karena tahapan administrasi sehingga belum bisa dibayarkan tepat waktu," ujar Yuli di Sorong seperti dilansir Antara, Rabu, 25 Februari 2026.
Dia menjelaskan pembayaran biaya transportasi laut bagi guru di Pulau Ram dan Pulau Sop membutuhkan proses penghitungan ulang sebelum pencairan dilakukan.
"Kita masih melakukan kalkulasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Baca Juga :
Sesalkan Penahanan Guru Honorer, Komisi III: Jaksa Harus Pedomani KUHP Baru
Menurut dia, pada tahun sebelumnya kondisi serupa juga sempat terjadi. Seluruh kewajiban akhirnya dapat diselesaikan. Karena itu dia meminta para guru tetap menjalankan tugas seperti biasa dan tidak terpengaruh informasi yang beredar.
"Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Dalam waktu dekat kami upayakan sudah bisa diselesaikan sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu," katanya.
Yuli mengakui total pembiayaan transportasi yang dilaporkan sebelumnya mencapai sekitar Rp90 juta per tahun untuk dua lokasi berbeda. Anggaran tersebut digunakan untuk menyewa dua perahu guna mengantar jemput guru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong Yuli Kirihio (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)
Dia menambahkan pemerintah pusat pernah memberikan bantuan perahu cepat atau speed boat. Namun kondisinya kini sudah tidak layak pakai dan berukuran kecil. Perahu tersebut tidak memungkinkan menampung jumlah guru yang bertambah, terlebih dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan keselamatan.
"Perbaikannya cukup besar, sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan menyewa perahu sebagai solusi sementara," ujarnya.
Dia mengatakan Disdikbud akan terus berkoordinasi mencari solusi jangka panjang pembiayaan transportasi guru kepulauan. Pelayanan pendidikan di wilayah terluar diharapkan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
