Bisnis.com, BANDUNG— Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal mengaudit proyek galian kabel udara atau fiber optic yang banyak dikeluhkan warga dan pengguna jalan.
Selain memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan, proyek tersebut juga disorot karena dinilai belum maksimal dalam aspek keselamatan.
Untuk itu, ia memberi tenggat waktu kepada PT BII dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk segera menyerahkan lini masa kerja yang jelas dan terukur.
Ia meminta agar setiap titik galian memiliki kepastian waktu mulai, target penyelesaian, hingga penutupan kembali badan jalan.
“Ketika galian dimulai, harus jelas kapan selesainya dan kapan ditutupnya. Timeline itu wajib diinformasikan ke media dan masyarakat supaya warga punya ekspektasi,” tegas Farhan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa dibiarkan dalam ketidakpastian.
Baca Juga
- Sering Macet, Pramono Targetkan Proyek Galian di TB Simatupang Rampung Oktober
- Pemkab Karawang Tarik Tunggakan Pajak Tanah Galian Rp4,5 Miliar
- Pramono Bakal Tertibkan Proyek Galian yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Jakarta
Dengan adanya batas waktu yang disampaikan secara terbuka, warga dapat memahami jika terjadi kemacetan sementara dan mengetahui kapan kondisi akan kembali normal.
Tak hanya soal jadwal, Farhan juga mengumumkan akan melakukan audit ulang terhadap standar keselamatan proyek galian.
Ia menilai ada yang perlu dievaluasi dalam penanganan pencegahan kecelakaan di lapangan.
“Digali itu kan menghalangi jalan. Pertanyaannya, bagaimana memastikan pengguna jalan tetap aman sebelum perbaikan selesai? Ini yang akan kami audit ulang,” ujarnya.
Langkah ini diambil setelah adanya insiden yang diduga berkaitan dengan lubang galian. Farhan menyoroti pelaksanaan teknis para kontraktor yang dinilai belum seragam dalam menerapkan standar pengamanan.
Terkait kekhawatiran warga soal lubang galian, Farhan memastikan seluruh titik akan ditutup kembali dengan sistem penutup permanen (mainhole) yang dapat dibuka-tutup sesuai kebutuhan perawatan jaringan.
Ia mengakui secara desain sistem tersebut terlihat baik, namun implementasinya di lapangan membutuhkan pengawasan ketat.
“Desainnya bagus, tapi pelaksanaannya memang tidak semudah itu. Karena kontraktornya, saya lihat, belum seragam cara kerjanya,” katanya.
Farhan juga menjelaskan tantangan dalam menyelaraskan proyek galian kabel dengan program perbaikan jalan. Jika dilakukan bersamaan, dikhawatirkan terjadi saling menunggu antara pekerjaan jaringan dan pengaspalan ulang.
“Kalau langsung ditempelkan dengan perbaikan jalan, bisa tunggu-tungguan. Kabel belum selesai, jalan belum bisa dibereskan. Ini memang pilihan berat, tapi harus kita jalankan,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada dilema teknis, Pemerintah Kota Bandung memastikan proyek penataan kabel udara tetap berjalan sebagai bagian dari pembenahan infrastruktur kota. Namun Farhan menyatakan, keselamatan warga dan kepastian waktu pengerjaan menjadi prioritas utama.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Farhan memastikan apabila terjadi korban kecelakaan akibat proyek galian, Pemkot Bandung akan memfasilitasi pengobatan di rumah sakit milik pemerintah daerah.
Korban dapat memperoleh layanan di RSUD Bandung Kiwari atau RSUD Kota Bandung, dengan syarat menunjukkan KTP dan KK Kota Bandung.
Dengan pengetatan pengawasan, kepastian timeline serta jaminan layanan kesehatan bagi warga terdampak, Pemkot Bandung berharap proyek penataan kabel udara berjalan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
