Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa penculikan anak dengan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang menjadi perhatian nasional. Hal tersebut, diungkapkan oleh Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Atwirlany Ritonga.
ia mengatakan, bahwa kasus tersebut dinilai tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak.
Tak hanya itu, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas kinerja aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus-kasus penculikan anak yang terindikasi perdagangan orang.
“Ini merupakan satu kejahatan yang serius dan sudah menjadi perhatian nasional. Kami mengapresiasi kerja keras Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus-kasus penculikan anak dengan indikasi perdagangan orang,” ujar Atwirlany pada Rabu, 25 Februari 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sejak 2022 hingga Oktober 2025 tercatat 91 kasus dengan total 180 anak menjadi korban. Angka tersebut disebut sebagai peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat.
“Data yang kami miliki menunjukkan 91 kasus dan 180 anak menjadi korban. Ini tentu menjadi alarm bahaya bagi kita semua untuk mengantisipasi agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tegasnya.
Terkait proses hukum, KemenPPPA menyerahkan sepenuhnya penyidikan kepada Bareskrim Polri. Apabila para adoptor ilegal nantinya ditetapkan sebagai tersangka, kementerian siap melakukan koordinasi lintas sektor.
“Apabila status para adoptor ilegal telah terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, kami siap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan kebutuhan penampungan sementara dan proses family tracing bagi anak-anak korban,” jelas Atwirlany.
Koordinasi dengan Kementerian Sosial akan dilakukan melalui sentra-sentra di kota asal anak korban. Tujuannya untuk memastikan anak dapat kembali ke pengasuhan keluarga semula.
Namun apabila keluarga asal tidak ditemukan atau dinilai tidak layak, pemerintah akan menyiapkan pengasuhan alternatif di lembaga yang sesuai ketentuan.
Selain penanganan hukum dan sosial, KemenPPPA melalui UPTD PPA dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di daerah juga memberikan dukungan lanjutan berupa asesmen kebutuhan keluarga, konseling psikologis bagi anak dan orang tua, serta edukasi pengasuhan.
“Kami melakukan asesmen kebutuhan keluarga, memberikan konseling kepada anak dan keluarga, serta edukasi pengasuhan orang tua agar ke depan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang layak,” ungkapnya.
Atwirlany turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan edukasi kepada anak, terutama terkait bahaya orang asing, situasi berisiko, serta pemahaman body safety sesuai usia.
“Anak harus diajarkan berani berkata tidak, memahami batasan tubuh, dan dibekali kontak darurat yang bisa mereka hafalkan seperti nomor orang tua dan alamat rumah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan dugaan penculikan anak dengan indikasi perdagangan orang, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media sosial.
“Apabila masyarakat menemukan dugaan kasus, baik offline maupun di dunia maya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui layanan SAPA129 dengan hotline 129 atau WhatsApp 08-111-129-129,” pungkas Atwirlany.
Editor: Redaktur TVRINews
