Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan hilir-hulu yang kuat, serta kepemimpinan kepala daerah yang tegas. Tanpa keduanya, penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) tak terhindarkan.
Tito menjelaskan pendekatan berbasis hulu-hilir relatif efektif diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki ikatan sosial kuat. Namun, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pendekatan hilir-hulu menjadi pilihan yang realistis.
Dalam konteks tersebut, masyarakat umumnya hanya mengumpulkan sampah di bak atau tempat penampungan. Tito menegaskan tugas pemerintah daerah (Pemda) adalah memastikan pengangkutan berlangsung cepat dan konsisten melalui pasukan kebersihan yang solid serta terawasi.
Tito pun mengingatkan keberhasilan tata kelola tersebut sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah dalam menggerakkan dan mengawasi jajarannya.
"Pasukan kebersihan ini sangat bergantung dari leadership kepala daerah, kepedulian, passionnya. Yang nggak punya passion ya cuek-cuek aja," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2).
Dalam sambutannya, Tito pun mencontohkan keberhasilan pasukan kebersihan di Jakarta yang bekerja sejak dini hari. Kemudian, pengalaman di Palembang yang mampu menjaga kota tetap bersih karena pengawasan berjalan efektif.
Untuk memperkuat kendali operasional, Tito pun mendorong pemanfaatan teknologi seperti closed circuit television (CCTV) guna memantau titik rawan sampah, termasuk sumbatan di sungai dan kawasan padat. Dengan sistem tersebut, kepala daerah dapat segera menginstruksikan percepatan pembersihan kepada jajaran terkait.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan tanpa pengawasan dan sistem yang disiplin, pendekatan hilir hanya akan memindahkan persoalan ke TPA dan membentuk timbunan sampah dalam skala besar.
Pada kesempatan tersebut, Tito menekankan pentingnya keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional dalam pengolahan sampah menjadi energi. Pemda diminta fokus membangun jejaring pengumpulan dan menyiapkan lahan, sementara teknologi pengolahan diselaraskan dengan kebijakan pusat.
"Pemerintah daerah cukup membangun jejaring untuk meng-collect, mendorong masyarakat mengumpulkan sampah, di bak, kumpulkan, bawa ke lokasi. Nah lokasinya disiapkan juga tanahnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk incinerator dan lain-lain," pungkasnya.
(akn/ega)
