Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai organisasi Developing Eight (D-8) tetap relevan secara ekonomi karena memberi ruang bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka.
D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi negara berkembang yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan, yang bergabung pada Desember 2024.
"Jadi, relevansi D-8 itu bukan di ukuran dari negara-negara, tapi ini memberikan ruang kemampuan bagi negara-negara berkembang untuk bersuara," kata Andrea saat dihubungi ANTARA, Jakarta, Rabu.
Selain mendorong kerja sama ekonomi umum, D-8 juga menekankan perdagangan inklusif di bidang pangan, energi, dan teknologi.
"Skalanya jelasnya lebih kecil daripada G20 atau WTO ya, tapi ini memberi ruang ke negara anggota-anggotanya untuk menyuarakan kepentingan tanpa dominasi negara-negara maju," ujarnya.
Baca juga: Kemlu: Keketuaan D-8 Indonesia fokus pada lima agenda prioritas
D-8 dinilai lebih inklusif dan berbasis solidaritas ekonomi, membahas isu yang jarang disentuh forum global, seperti ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan menengah hingga mikro, dan transfer teknologi.
Menurut dia, organisasi ini juga dapat mengonsolidasikan agenda bersama untuk meningkatkan posisi tawar kolektif dalam negosiasi internasional.
Peluang terbesar D-8 adalah memperluas kerja sama perdagangan antaranggota dan mengembangkan mekanisme pembiayaan alternatif di luar dominasi dolar.
Andrea menambahkan, kerja sama riset dan inovasi diyakini mendorong model ekonomi yang menguntungkan bagi negara-negara Developing Eight.
Baca juga: Kemlu: Akan ada sesi khusus Palestina dalam KTT D-8, BoP tak dibahas
Organisasi ini mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk dunia dengan total produk domestik bruto kolektif sekitar 5,1 triliun dolar AS serta nilai perdagangan intra-D-8 sekitar 157 miliar dolar AS.
Dengan cakupan geografis yang meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika, D-8 dinilai semakin strategis sebagai blok ekonomi penyeimbang sekaligus motor penggerak kerja sama ekonomi Selatan-Selatan.
Sebagai puncak rangkaian keketuaan, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 D-8 di Jakarta pada April 2026, yang akan didahului oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi serta pertemuan tingkat menteri luar negeri.
KTT D-8 itu mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama”.
Baca juga: Kemlu serukan sinergi humas pemerintah gelorakan pesan keketuaan D-8
Baca juga: RI dorong ekspansi QRIS ke negara D-8, Mesir dan Turki jadi target
D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi negara berkembang yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan, yang bergabung pada Desember 2024.
"Jadi, relevansi D-8 itu bukan di ukuran dari negara-negara, tapi ini memberikan ruang kemampuan bagi negara-negara berkembang untuk bersuara," kata Andrea saat dihubungi ANTARA, Jakarta, Rabu.
Selain mendorong kerja sama ekonomi umum, D-8 juga menekankan perdagangan inklusif di bidang pangan, energi, dan teknologi.
"Skalanya jelasnya lebih kecil daripada G20 atau WTO ya, tapi ini memberi ruang ke negara anggota-anggotanya untuk menyuarakan kepentingan tanpa dominasi negara-negara maju," ujarnya.
Baca juga: Kemlu: Keketuaan D-8 Indonesia fokus pada lima agenda prioritas
D-8 dinilai lebih inklusif dan berbasis solidaritas ekonomi, membahas isu yang jarang disentuh forum global, seperti ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan menengah hingga mikro, dan transfer teknologi.
Menurut dia, organisasi ini juga dapat mengonsolidasikan agenda bersama untuk meningkatkan posisi tawar kolektif dalam negosiasi internasional.
Peluang terbesar D-8 adalah memperluas kerja sama perdagangan antaranggota dan mengembangkan mekanisme pembiayaan alternatif di luar dominasi dolar.
Andrea menambahkan, kerja sama riset dan inovasi diyakini mendorong model ekonomi yang menguntungkan bagi negara-negara Developing Eight.
Baca juga: Kemlu: Akan ada sesi khusus Palestina dalam KTT D-8, BoP tak dibahas
Organisasi ini mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk dunia dengan total produk domestik bruto kolektif sekitar 5,1 triliun dolar AS serta nilai perdagangan intra-D-8 sekitar 157 miliar dolar AS.
Dengan cakupan geografis yang meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika, D-8 dinilai semakin strategis sebagai blok ekonomi penyeimbang sekaligus motor penggerak kerja sama ekonomi Selatan-Selatan.
Sebagai puncak rangkaian keketuaan, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 D-8 di Jakarta pada April 2026, yang akan didahului oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi serta pertemuan tingkat menteri luar negeri.
KTT D-8 itu mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama”.
Baca juga: Kemlu serukan sinergi humas pemerintah gelorakan pesan keketuaan D-8
Baca juga: RI dorong ekspansi QRIS ke negara D-8, Mesir dan Turki jadi target
