Rencana pengadaan 105 ribu mobil niaga impor dari India kembali memicu perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru bagi negara. Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut perlu ditinjau ulang karena menggunakan dana publik dalam skema jangka panjang.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara harus melalui perhitungan yang cermat. Belanja pemerintah dinilai tidak boleh hanya berfokus pada harga awal yang terlihat lebih murah.
Ia menilai rencana pembelian kendaraan niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara perlu dikaji kembali karena sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kondisi fiskal pemerintah yang terbatas dinilai harus menjadi pertimbangan utama.
"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said dikutip dari ANTARA, Rabu (25/2/2026).
Menurut Said, harga pembelian yang tampak lebih rendah belum tentu mencerminkan efisiensi sebenarnya. Sejumlah komponen biaya tambahan perlu diperhitungkan sejak awal.
Ia menyoroti aspek layanan purna jual dan kesiapan jaringan distribusi suku cadang sebagai faktor penting. Tanpa dukungan tersebut, kendaraan impor dinilai bisa menimbulkan biaya tambahan.
"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya.
Kajian dari Center of Economic and Law Studies menunjukkan potensi dampak ekonomi yang luas dari kebijakan impor tersebut. Studi tersebut mengukur kemungkinan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi nasional.
Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, produk domestik bruto diperkirakan berpotensi berkurang hingga Rp39,29 triliun. Penurunan aktivitas ekonomi juga diperkirakan dapat memengaruhi pendapatan masyarakat.
Pendapatan masyarakat diperkirakan berpotensi turun sekitar Rp39 triliun apabila impor kendaraan dilakukan dalam skala besar. Dampak tersebut mencerminkan keterkaitan sektor otomotif dengan ekonomi nasional.
Sektor industri otomotif juga berisiko mengalami tekanan apabila impor kendaraan meningkat. Surplus industri diperkirakan dapat menyusut hingga Rp21,67 triliun.
Efek lanjutan juga diproyeksikan terjadi pada tenaga kerja di sektor otomotif. Pendapatan pekerja di rantai pasok industri diperkirakan dapat berkurang hingga Rp17,39 triliun.
Potensi dampak tidak hanya terjadi pada sektor industri dan tenaga kerja. Penerimaan negara juga diperkirakan dapat mengalami penurunan.
Kajian tersebut memperkirakan penerimaan negara berpotensi turun sekitar Rp240 miliar. Penurunan ini dikaitkan dengan melemahnya aktivitas industri dalam negeri.
Menurut Said, kebijakan impor kendaraan niaga dapat menghambat pertumbuhan industri otomotif nasional. Industri domestik dinilai membutuhkan dukungan permintaan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Ia menilai belanja pemerintah seharusnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kebijakan pengadaan dinilai perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Pilihan impor kendaraan dalam jumlah besar dinilai berisiko mengurangi kesempatan industri lokal berkembang. Produsen dalam negeri dinilai memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga.
Said juga menilai kebijakan pengadaan tersebut perlu ditinjau secara menyeluruh sebelum dilaksanakan. Evaluasi kebijakan dinilai penting agar belanja negara tidak menimbulkan risiko baru.
"Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan," tutur Said.
Keputusan akhir terkait pengadaan kendaraan niaga akan menentukan arah kebijakan industri otomotif nasional ke depan. Pertimbangan fiskal dan dampak ekonomi menjadi faktor penting sebelum kebijakan dilaksanakan.
Baca Juga: India Buka Keran untuk Mobil Impor Secara Gila-Gilaan, Potongan Pajak dari 110 Persen Menjadi 10 Persen!
Evaluasi menyeluruh terhadap rencana impor diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang. Penguatan industri dalam negeri tetap menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara.
