Ketua Banggar DPR Said Abdullah Anggap Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Merugikan Ekonomi Nasional

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105 ribu pikap tak bermanfaat bagi ekonomi Indonesia.

"Rencana mengimpor 105.000 mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional," kata Said Abdullah melalui layanan pesan, Rabu (25/2).

BACA JUGA: Gandung Pardiman DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Mengkaji Ulang Impor Mobil Niaga untuk Koperasi Desa Merah Putih

Diketahui, PT Agrinas sebelumnya berencana mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut Said, perhitungan Celios yang dimuat di berbagai media menyebutkan potensi kerugian atas rencana impor mobil menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 39,29 triliun.

BACA JUGA: Penjelasan Lengkap Purbaya soal Impor Mobil Pikap dari India

Termasuk, kata dia, rencana impor menurunkan pendapatan masyarakat Rp 39 triliun, memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun.

"Mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp 17,39 triliun, menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp 240 miliar," ujar Said.

BACA JUGA: Impor Mobil Pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih Menuai Kritik

Menurutnya, aksi korporasi berupa pengadaan 105 ribu pikap memakai dana APBN ini perlu dipikirkan ulang.

Said mempertanyakan langkah PT Agrinas yang tak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo dalam mengimpor 105 ribu pikap.

Sebab, kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu, jumlah impor 105 ribu pikap hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025.

"Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri. Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya," ujarnya.

Said menuturkan rencana pembelian 105 ribu pikap memakai APBN dan bersifat multiyears dengan struktur fiskal terbatas.

Menurut dia, setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN seharusnya diperhitungkan sisi manfaat ekonomi.

"Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersedian dan jangkauan bengkelnya. Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal, dari niatan awal efisiensi," ujar Said.(ast/jpnn)


Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Momentum Krusial Tomas Trucha: Kalahkan Persebaya dan PSM Harus Lepas dari Bayang Bernardo Tavares
• 5 jam laluharianfajar
thumb
Mengintip Harta Kekayaan El Mencho Gembong Narkoba yang Kematiannya Bikin Heboh Satu Negara
• 3 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Terungkap, Alasan Menkeu Purbaya Setuju dengan Dasco Soal Tunda Impor Mobil Pikap untuk Kopdes Merah Putih
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Eks Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Ajukan Banding atas Vonis Penjara Seumur Hidup
• 16 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Pemadaman Listrik Besar Kedua dalam 3 Bulan di Republik Dominika, Transportasi Terganggu dan Layanan Terhenti
• 6 jam laluerabaru.net
Berhasil disimpan.