Jakarta: Kesepakatan perjanjian tarif atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat harus dilihat secara utuh. Hasil diplomasi bilateral itu dinilai memiliki sisi risiko, maupun ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
“Tidak ada kebijakan yang sempurna. Setiap pilihan pasti ada manfaat dan kerugian,” ujar Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Dia menilai kritik terhadap perjanjian dagang merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, sepanjang tetap rasional dan berbasis data.
Abdul Rahman menjelaskan respons cepat pemerintah tidak terlepas dari kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang sebelumnya ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang ekspor Indonesia. Kebijakan itu berpotensi menekan kinerja industri nasional, mengingat Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok dengan kontribusi sekitar 10–12 persen terhadap total ekspor.
Dia menekankan komoditas yang terdampak bukan sektor kecil, melainkan industri manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet.
“Indonesia wajar bersikap reaktif terhadap tarif 32 persen, karena dampaknya langsung ke industri manufaktur dan tenaga kerja,” kata dia.
Menurut dia, meski bea masuk dibayarkan importir di AS, tekanan harga akan dibebankan kembali ke produsen Indonesia. Jika tidak kompetitif, mereka akan pindah ke negara lain.
"Ujungnya, pekerja yang terdampak,” ujar mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.
Baca Juga: Ini Sederet Syarat Perjanjian Tarif Indonesia-AS yang Harus Dipenuhi
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) mendatangani perjanjian perdagangan timbal balik di Washington DC, Amerika Serikat. Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet
Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah memilih jalur negosiasi. Hasilnya, tarif umum ditekan menjadi 19 persen dan 1.819 komoditas Indonesia memperoleh fasilitas bebas bea masuk, termasuk sawit, kakao, kopi, elektronik, komponen pesawat, tekstil, dan garmen.
Dia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan tim delegasi ekonomi atas capaian tersebut. “Setiap satu persen penurunan tarif berarti menyelamatkan industri dan ratusan ribu tenaga kerja,” ujar dia.
Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia menghapus tarif terhadap lebih dari 99 persen produk AS, mencakup sektor pertanian, otomotif, kesehatan, kimia, dan teknologi digital. Dia memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya membuka akses pasar secara timbal balik.
“Ini menunjukkan ada niat baik kedua negara untuk sama-sama membuka pasar dan memperoleh keuntungan perdagangan,” kata dia.
Namun, dia mengingatkan risiko tetap ada, terutama bagi industri yang harus bersaing langsung dengan produk Amerika Serikat.
“Risiko pasti ada, termasuk potensi tekanan pada industri lokal seperti teknologi digital. Tapi secara agregat peluang ekspor dan surplus tetap terbuka,” tegas dia.
Dia mencatat pada 2025 nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar USD30 miliar dengan surplus sekitar USD19 miliar, yang menunjukkan posisi Indonesia masih relatif kuat.
Selain isu tarif, dia menyoroti komitmen investasi yang dihasilkan dalam pertemuan bilateral pada 19 Februari 2026, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Delegasi sektor energi dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Indonesia menerima rencana investasi dari AS sebesar USD7–9 miliar untuk mendukung hilirisasi pertambangan, termasuk pembangunan tiga smelter, dua pabrik baterai, dan satu fasilitas kendaraan listrik.
Menurut dia, realisasi investasi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan hingga dua atau tiga kali lipat, dengan prioritas serapan tenaga kerja lokal mencapai 80 persen.
“Jika hilirisasi tercapai, bukan hanya terjadi lompatan industri, tapi target pertumbuhan 8 persen bukan mustahil,” ujar dia.
Dia menegaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang kontribusinya terhadap PDB relatif terbatas.
“Kuncinya ada di sektor swasta. Investasi harus diperbesar agar ekonomi kita naik kelas,” tegas dia.
Perjanjian RI–AS Dinilai Mampu Mendorong Pertumbuhan 8 Persen dan Hilirisasi
