JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemain padel menyatakan akan mempertimbangkan pindah lapangan jika tempat bermain tidak transparan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ivandro (26) salah seorang warga Jakarta yang gemar bermain padel menegaskan akan memilih lapangan dengan izin usaha yang jelas.
"Tentu saya akan memilih lapangan yang izin usahanya jelas. Selain itu, pemain sebelumnya kalau sudah tahu akan izin yang diberikan tidak ada, harusnya pemain berani untuk boikot atau tidak bermain di court tersebut," katanya saat diwawancarai Kompas.com pada Rabu (25/2/2026).
Baca juga: Pegiat Padel Tak Tahu Ratusan Lapangan Padel di Jakarta Belum Miliki Izin PBG
Ia juga memberikan masukan bagi para pengelola lapangan agar melampirkan beberapa izin usaha di dinding venue court padel sebagai bentuk transparansi ke pemain.
"Transparansi bisa meyakinkan pemain atau penyewa bahwasanya lapangan tersebut sah berizin oleh pemerintah, tidak bermasalah, legal dan tidak mengganggu warga sekitar,” tutur dia.
Sementara itu, Ghiffari (24) warga yang rutin bermain padel satu hingga dua kali dalam sepekan, mengatakan kejelasan izin dapat memengaruhi keinginannya untuk bermain.
“Saya pikir hal tersebut pastinya mempengaruhi keinginan bermain padel di lapangan tersebut. Izin berpengaruh juga akan keamanan dan kenyamanan sebagai konsumen,” ucapnya kepada Kompas.com pada Rabu.
Ia sendiri mengaku tidak mengetahui adanya ratusan lapangan padel yang belum memiliki PBG. Namun, ia menyadari menjamurnya lapangan padel belakangan ini, khususnya di DKI Jakarta.
Meskipun demikian, ia merasa pemain pada dasarnya bertindak sebagai konsumen sehingga tidak secara langsung memeriksa aspek perizinan.
"Anggapan yang dimiliki pemain adalah ketika terdapat lapangan padel, maka izin tersebut otomatis sudah ada. Dalam hal ini, regulatorlah yang bertanggung jawab penuh,” kata Ghiffari.
Baca juga: Lapangan Padel Dilarang Dibangun di Perumahan Jakarta, Bagaimana Nasib yang Sudah Berdiri?
Banyak lapangan padel tak berizinSebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut sekitar setengah dari 397 lapangan padel di Jakarta belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.
Jumlah pasti lapangan padel yang belum berizin masih didata oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).
“Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak. Tentunya kami akan melakukan penertiban seperti yang kami sampaikan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pramono menegaskan, akan menindak lapangan padel yang tidak memiliki PBG.
Sanksinya bisa berupa penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.
“Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha,” ungkap Pramono.
Selain itu, pemerintah juga mengatur operasional lapangan padel di kawasan permukiman.
Lapangan di zona perumahan hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
