jpnn.com, KUPANG - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Akmal Malik melakukan kunjungan kerja (Kunker) strategis di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (25/2).
Dalam kunjungan tersebut, Akmal Malik menekankan pentingnya penguatan toleransi melalui pendekatan kesejahteraan dan fungsi sosial ekonomi rumah ibadah.
BACA JUGA: Perkuat Persatuan, Ditjen Polpum Rangkul Mahasiswa Papua di Bali
Kegiatan yang seremonialnya berlangsung di Balai Kota Kupang ini dihadiri oleh Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo, Sekretaris Daerah Kota Kupang, serta para Asisten dan Kepala OPD se-Kota Kupang.
Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas kehadiran Dirjen Polpum.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri: Jadikan Rumah Ibadah Pusat Fungsi Sosial
Dia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat adalah kunci keberhasilan program kerja Presiden.
"Kami mengajak semua elemen untuk turut membantu. Jika ingin berjalan sendirian kita pasti akan sampai, tapi jika ingin berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama," ungkap dr. Christian menekankan filosofi kebersamaan dalam membangun kota.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Dorong Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI & Ketahanan Pangan
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Polpum Akmal Malik memberikan arahan khusus agar Kota Kupang menjadi role model dalam praktik kerukunan beragama yang nyata.
Menurutnya, cara terbaik membangun toleransi adalah dengan memberikan ruang bagi daerah untuk menunjukkan best practice dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
"Menyelesaikan persoalan perbedaan dogma berpotensi menimbulkan problem. Mari kita cari kesamaan, salah satunya adalah kebutuhan pangan masyarakat. Politik Presiden Prabowo adalah politik terbaik yang menempatkan pangan sebagai prioritas utama," tegas Akmal Malik.
Ia menambahkan bahwa konflik seringkali bermula dari ketidakharmonisan di tingkat rumah tangga akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.
Oleh karena itu, ia meminta daerah melakukan kebijakan berbasis kebutuhan (need-based policy) agar anggaran yang terbatas dapat diprioritaskan untuk bahan pokok.
Sebagai bentuk aksi nyata, Wali Kota Kupang dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan penanaman di rumah ibadah bersama para Kepala OPD dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kupang.
Tidak tanggung-tanggung, kegiatan ini dilaksanakan di gereja dan masjid untuk menggambarkan dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap program ketahanan pangan ini.
Masjid Al Ikhlas Bonipoi dan Gereja GMIT Horeb menjadi pilihan tepat untuk pilot project penanaman ini.
Sebelum mengakhiri kegiatan dengan Buka Bersama di Masjid Al Ikhlas Bonipoi, Akmal dan Christian menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat sambil ikut "berburu takjil" di Sentra UMKM Takjil di depan Gereja Katedral Kupang.
"Ini benar-benar wujud toleransi dan kerukunan antar umat beragama, pak Wali. Best Practice seperti ini harus disebar dan orkestrasikan kepada seluruh Pemda agar persatuan Indonesia dapat dirawat dari akar rumput" jelas Akmal. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
