Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyoroti temuan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pelanggaran standar kesehatan dan kelayakan menu ditindak tegas.
Kasus terbaru disebut terjadi di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Menurut Eddy, MBG adalah agenda strategis yang menyangkut masa depan generasi sehingga pelaksana di lapangan wajib dikelola profesional dan mengikuti standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Eddy menilai SPPG sebagai ujung tombak program perlu memastikan kualitas layanan, terutama aspek kesehatan, higienitas, dan kecukupan gizi. Karena itu, ia mendorong agar setiap pelanggaran tidak ditoleransi dan penindakan dilakukan secara proporsional serta transparan.
"Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita," lanjut Eddy dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Ia juga menekankan pentingnya standar BGN sebagai instrumen perlindungan publik, sehingga pengawasan tidak boleh bersifat reaktif. Menurutnya, kontrol harus melekat sejak awal lewat audit, evaluasi berkala, dan jalur pelaporan yang terbuka.
"Pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN sesungguhnya adalah instrumen perlindungan publik. Pengawasan harus melekat sejak awal, dengan sistem audit, evaluasi berkala, dan mekanisme pelaporan yang terbuka," lanjutnya.
Lebih jauh, Eddy mendorong penguatan kelembagaan BGN agar memiliki sistem monitoring terintegrasi secara nasional. Ia menilai supervisi perlu berbasis standar kesehatan, kelayakan, serta pemenuhan nilai gizi yang dibutuhkan penerima manfaat.
"BGN perlu memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar, mulai dari kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real time," jelasnya.
Eddy menegaskan dukungannya terhadap program MBG sebagai komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas gizi anak. Namun ia mengingatkan keberlanjutan program bergantung pada penegakan standar, pengawasan yang kuat, dan konsistensi sanksi bagi pelanggar.
"Tentu kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan. Maka standar harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan sanksi dijalankan secara konsisten," tutup Eddy.
Lihat Video: Orang Tua Keluhkan Menu MBG Ramadan di Batam, KPPG Tegur SPPG
(prf/ega)
