Institute for Essential Services Reform (IESR) memproyeksikan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan investasi sekitar US$70 miliar.
Kebutuhan pendanaan besar tersebut menjadi salah satu temuan utama dalam kajian The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty yang dirilis IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Skala pendanaan tersebut menempatkan program PLTS 100 GW bukan sekadar proyek energi terbarukan, melainkan agenda restrukturisasi sistem ketenagalistrikan nasional.
Baca Juga: Kementerian ESDM Targetkan 34 PLTSa Mulai Beroperasi 2027
IESR menilai integrasi penuh target 100 GW ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menjadi prasyarat utama. Tanpa penyesuaian bauran pembangkit, ruang penetrasi energi surya dinilai akan sangat terbatas.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menyebut fase awal pengembangan sebenarnya telah tersedia melalui potensi 26 GW PLTS terdesentralisasi berbasis desa dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tahap ini dinilai menjadi fondasi sebelum ekspansi berskala nasional.
Namun, untuk mencapai target penuh 100 GW, diperlukan konsekuensi kebijakan terhadap pembangkit berbasis fosil.
“Sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam RUPTL Perusahaan Listrik Negara. Hal ini mensyaratkan adanya trade-off kebijakan, yaitu percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru,” papar Alvin.
IESR memperingatkan, tanpa langkah tersebut, risiko kelebihan kapasitas pembangkit fosil dan potensi stranded assetsakan meningkat.
Dari sisi pembiayaan dan tata kelola, Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya kerangka implementasi yang kredibel untuk menarik investasi. Menurutnya, transformasi energi tidak cukup hanya ditopang oleh target kapasitas semata.
Baca Juga: APLSI Soroti 75% RUPTL Dibangun Swasta
Dengan desain implementasi yang solid, dampak ekonomi dan fiskal dinilai sangat signifikan.
“Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik andal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi energi surya US$50–70 miliar, menciptakan 118 ribu green jobs, serta berkontribusi menurunkan emisi GRK hingga 24 juta tCO₂eq,” ujar Fabby.
Untuk merealisasikan target tersebut, dalam 180 hari pertama IESR merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain penerbitan Perpres atau Inpres pembentukan tim pelaksana, penetapan standar mini-PPA, pengamanan pendanaan APBN dan internasional, penguncian harga modul PV dan battery energy storage system (BESS), bundling proyek regional, serta sertifikasi sedikitnya 5.000 teknisi.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sunandar, menilai kepastian pasar menjadi faktor kunci dalam memperkuat manufaktur domestik. Menurutnya, program PLTS 100 GW membuka ruang pengembangan rantai pasok nasional sekaligus penciptaan lapangan kerja.
“Selain itu, inisiatif ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang mendukung kegiatan ekonomi desa, sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Sunandar.
