Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Palestina telah membentuk kantor penghubung atau liaison office untuk memfasilitasi komunikasi dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan Indonesia menyambut baik pembentukan liaison office itu.
Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.
Sugiono berharap langkah pembentukan liaison office Palestina dapat memperkuat koordinasi dengan BoP guna mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Menlu juga mempertegas keterlibatan Indonesia dalam BoP dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Menurutnya, partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan dukungan kemanusiaan di Gaza.
“Fokus utama kontingen Indonesia [dalam ISF] adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (26/2/2026).
Sugiono menjelaskan Indonesia akan berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Baca Juga
- Sugiono Temui Menlu Palestina, Bahas Komitmen Dukungan RI dan Pengiriman TNI ke Gaza
- Ini Pidato Lengkap Prabowo di Board of Peace: Komitmen Perdamaian dan 8.000 Pasukan untuk Gaza
- Trump Klaim Perang Gaza Berakhir, BoP Siap Jaga Stabilitas Global
Menurutnya, Indonesia juga berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya solusi dua negara atau two-state solution.
Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi BoP Nickolay Mladenov, menyampaikan bahwa Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan BoP.
Dia menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan BoP berlangsung dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Tujuannya adalah memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.
