Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membenarkan pihaknya telah beberapa kali diminta untuk menjajaki peluang pemberian asuransi risiko keracunan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyampaikan secara prinsip industri asuransi umum memang memungkinkan untuk memberikan perlindungan tersebut.
Menurutnya, skema asuransi tidak bisa dilakukan serta-merta penunjukan langsung tanpa mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku di industri.
“Kita memang beberapa kali diminta untuk kira-kira bisa menjamin terhadap keracunan. Saya katakan bisa, tetapi tentunya dengan syarat dan kondisi yang harus datang dari kita, enggak bisa kalau istilahnya penunjukan atau penugasan,” ucapnya dalam konferensi pers AAUI di Jakarta, pekan lalu.
Dia melanjutkan bahwa industri asuransi, terutama bagi perusahaan non-BUMN akan mempertimbangkan aspek kelayakan bisnis sebelum menerima risiko. Apabila dinilai tidak memberikan hasil yang baik atau malah rugi, maka sulit bagi industri mengakui akseptasi dari lini usaha ini.
“Itu concern kami, apalagi kalau ini [MBG] menggunakan anggaran APBN ya, kan, prosesnya harus transparan, governance-nya harus jalan. Karena kalau dilihat dari APBN yang disisihkan per kepala berapa? Rp15.000, dari asuransinya mau diikutin berapa? Jadi, kami harus realistis,” tegas Budi.
Baca Juga
- Celios Hitung Potensi Kerugian Capai Rp1,75 Triliun per Pekan dari Makanan MBG yang Terbuang
- BGN Gelontorkan Insentif Rp6 Juta per Hari untuk SPPG, Ada 24.000 Dapur MBG
- Potensi Dipercepat, AAUI Usul Reasuransi Masuk Penjaminan Polis LPS
Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk MBG yang mencapai sekitar 60% dari APBN.
“Kami harus jujur bahwa ini memakan 60% dari anggaran negara. Jadi, kita bisa lihat sendiri bagaimana indikator ekonomi yang lainnya bisa bergerak kalau 60%-nya diambil di MBG,” tuturnya.
Kendati demikian, dia tetap menilai program tersebut nampaknya juga memutar roda ekonomi, terutama di sektor penyedia bahan baku seperti telur dan daging.
“Namun, apakah itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Itu masih menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus dalam tahap diskusi dengan pihak-pihak terkait.
Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut saat rencana produk itu masih dalam posisi proposal awal.
“Iya [masih proposal awal], cuma kan memang pertanyaan pemerintah juga bagaimana cover-nya asuransinya, apa yang mau di-cover itu kan penting gitu, ya,” katanya seusai forum Insurance Industry Dialogue yang diselenggarakan Indonesia Re di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Sebab demikian, pihaknya pun masih belum mengetahui bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan dalam produk asuransi MBG itu, termasuk perusahaan mana yang akan menjamin itu.
“Belum tahu juga itu kayak bagaimana, tetapi memang kalau dari sisi kita, kita melihatnya harusnya itu ekosistem, ya. Jadi, harus ada nilai tambahnya asuransi. Jadi, enggak boleh hanya sekadar dapat premi gitu, kan. Apa tuh nilai tambahnya di situ? Itu kita pengen dorong gitu,” jelasnya.
