Mendag berharap keputusan tarif dagang nol persen ke Amerika tetap berjalan meski ada keputusan MA negara tersebut.
IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap kesepakatan tarif 0 persen antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap berjalan meski Mahkamah Agung (MA) negara tersebut memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan, mengatakan saat ini berlangsung masa konsultasi menyusul putusan tersebut. Kendati demikian, pemerintah tetap mengupayakan agar kesepakatan yang telah ditandatangani dapat direalisasikan.
"Kan lagi ada masa konsultasi karena kemarin putusan AS. Tetapi yang kita usulkan atau yang sudah kita tandatangani, yang 0 persen masuk ke AS itu kita harapkan berjalan," kata Mendag di sela acara peluncuran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada Kamis (26/2/2026).
Untuk diketahui, pada 19 Februari 2026 lalu, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara sepakat menghapus bea masuk atau menetapkan tarif 0 persen untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia yang diekspor ke AS.
Kesepakatan itu membuka peluang bagi ribuan komoditas nasional masuk ke pasar AS tanpa dikenakan bea masuk. Sebelumnya, produk-produk tersebut terancam tarif resiprokal sebesar 19 persen.
Adapun produk yang tercakup dalam perjanjian meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang. Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.
Namun sehari setelah penandatanganan, pada 20 Februari 2026, MA AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif global berdasarkan IEEPA. Dampaknya, pemerintah AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana menaikkannya menjadi 15 persen.
(Febrina Ratna Iskana)
