Jakarta, VIVA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) membatah kabar membekingi impor 105 ribu mobil pikap India untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
"Menanggapi informasi yang berkembang di ruang publik, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memandang perlu menyampaikan penjelasan, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman," ucap Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait saat dimintai konfirmasi, Kamis, 26 Februari 2026.
Rico menjelaskan kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima dari PT Agrinas, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh.
Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilitas di lapangan, agar distribusi bantuan, evakuasi warga, serta dukungan logistik bagi masyarakat terdampak, dapat dilakukan lebih cepat.
"Penerimaan hibah itu juga berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pengadaan maupun pembelian 105.000 unit kendaraan oleh Agrinas yang diberitakan di sejumlah media," kata dia.
Sedangkan, kata dia, posisi Kemhan dalam hal ini sebagai penerima bantuan, akan memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan dan penanganan darurat bencana.
Kemhan memastikan setiap dukungan yang diterima diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, serta dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35 ribu unit pikap Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105 ribu mobil dari perusahaan India tersebut.
Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors.
Kendati demikian, Joao menegaskan siap taat pada keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.
"Apa pun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Utama Agrinas akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
