Bisnis.com, PEKANBARU - Realisasi APBN Regional Riau hingga 31 Januari 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun atau turun 11,70% secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara justru tumbuh 40,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati menjelaskan anjloknya pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea dan Cukai yang cukup dalam.
“Penurunan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi 35,43% (yoy). Hal ini terutama disebabkan turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89% dan 36,14%,” ujar Heni, Rabu (25/2/2026).
Dia menambahkan, penurunan bea keluar dipicu oleh turunnya tonase ekspor serta penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.
Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05% dan 24,31%.
Namun, Heni mengingatkan bahwa terdapat beberapa komponen pajak yang perlu menjadi perhatian, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang masing-masing terkontraksi 129,27% dan 832,47%.
Baca Juga
- Ada Inpres Prabowo jadi Modal Agrinas Lancar Impor Pikap Langsung dari India
- Pemerintah Menangkan Rp12 Triliun dari Lelang Sukuk, Peminat Terendah Sepanjang Tahun (ytd)
- Strategi Bos Fore (FORE) Pacu Bisnis Kopi di Kota Besar Hingga Wilayah Penyangga
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp98,76 miliar atau tumbuh 21,67% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan PNBP lainnya sebesar 31,07% atau senilai Rp82,11 miliar.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2,83 triliun atau tumbuh 40,50% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan pertumbuhan 39,11% atau senilai Rp354,70 miliar, seiring meningkatnya belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai tumbuh 27,56% (yoy) atau Rp266,81 miliar, sementara belanja barang melonjak 105,69% (yoy) atau Rp86,74 miliar.
“Belanja pemerintah pada awal tahun ini cukup agresif, terutama untuk mendukung operasional dan program prioritas kementerian/lembaga di daerah,” jelas Heni.
Dengan kondisi tersebut, hingga akhir Januari 2026 APBN Regional Riau mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mencatat surplus Rp321,66 miliar.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Riau pada Desember 2025 mengalami surplus sebesar USD2.019,67 juta. Nilai ekspor tercatat USD2.158,82 juta atau naik 32,54% secara bulanan (month to month/mtm), sedangkan impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50% (mtm).
Secara kumulatif hingga Desember 2025, neraca perdagangan Riau surplus USD19.729,20 juta, dengan kontribusi ekspor Riau terhadap nasional mencapai 8,19%.
Heni menambahkan bahwa fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) sangat memengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2026 setelah sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya.
“Ke depan, kami akan terus memantau perkembangan penerimaan dan belanja negara serta menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar APBN tetap optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau,” pungkasnya.
