Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi masyarakat. Kapolri menjamin kebebasan ruang demokrasi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil. Polri, kata dia, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan agar proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik.
"Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal jalannya demokrasi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," kata Jenderal Sigit di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Jenderal Sigit juga memerintahkan seluruh jajaran agar bisa memfasilitasi aspirasi yang disampaikan warga. Dia menekankan agar anggotanya tidak anti terhadap suara masyarakat.
"Polri saat ini merubah paradigma, yang awalnya menjaga menjadi melayani. Polri siap menjadi fasilitator dan mediator agar semua proses dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib," ujarnya.
Di satu sisi, Kapolri mengingatkan agar ruang demokrasi tidak disusupi oleh pihak-pihak yang menginginkan kerusuhan. Dia mengingatkan ruang publik agar dirawat dengan bijak.
"Untuk itu, mari bersama-sama kita jaga agar ruang demokrasi bisa berjalan dengan baik dan tidak disusupi oleh kelompok-kelompok yang menginginkan agar terjadi kerusuhan, yang mengakibatkan pesan bisa menjadi terdistorsi, tidak sampai, dan menjauh dari aspirasi semula," tutur Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit menyebut jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan kerusuhan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, maupun fasilitas-fasilitas publik lainnya. Hal itu juga bisa berdampak terhadap terganggunya stabilitas kamtibmas dan ekonomi.
"Apabila berlarut-larut dan tidak terkendali, ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan bangsa, kemunduran di bidang ekonomi, kemunduran di bidang sosial, budaya, dan hankam, yang tentunya akan merugikan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang tentunya selalu harus kita ingat," ungkap Sigit.
"Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan agar ruang-ruang demokrasi ini tidak ternodai dan menjauh dari harapan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan," lanjut dia.
Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden-insiden gesekan yang pernah terjadi antara aparat dan masyarakat di lapangan.
"Saya secara pribadi dan selaku pimpinan institusi Polri, memohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas anak-anak kami dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di lapangan, mungkin sering terjadi gesekan yang kemudian bisa menimbulkan korban di kedua belah pihak. Yakinlah bahwa ini bukan tujuan yang kami cari," ucapnya.
Jenderal Sigit mengakui bahwa institusi Polri belum sempurna. Dia berjanji akan memberikan sanksi tegas secara transparan dan akuntabel kepada oknum anggota yang melakukan penyimpangan atau mencederai rasa keadilan publik.
"Kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna. Polri tentunya berkomitmen untuk terus berbenah untuk memenuhi harapan masyarakat. Polri akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan mencederai rasa keadilan publik," pungkasnya.
(ond/ygs)
