jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Pulung Agustanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak cermat dalam menetapkan penyedia dapur atau Stasiun Pelayanan Pemenuhin Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan BGN harus getol mencegah kasus keracunan ataupun penyediaan makanan yang tidak berkualitas dari SPPG.
BACA JUGA: Mengacu UU & Perpres, PDIP Ungkap Anggaran MBG Memang Diambil dari Dana Pendidikan
“Bagaimana bisa melangkah ke makanan bergizi kalau soal makanan layak konsumsi saja masih jadi masalah," ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Menurut Pulung, MBG menyedot dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dari total APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun, anggaran untuk MBG mencapai Rp 355 triliun.
BACA JUGA: Misbakhun Sebut Strategi Pemerintah Biayai MBG Layak Diapresiasi, Ini Alasannya
Merujuk data dari Kementerian Keuangan, Pulung mengatakan hingga 21 Februari lalu MBG telah menyedot dana Rp 36,6 triliun. Jumlah itu setara 10,9 persen dari anggaran MBG di APBN 2026 yang dialokasikan sebesar Rp 335 triliun.
"Dana APBN yang dihabiskan untuk program ini (MBG, red) sangat besar. Jika output-nya masih banyak masalah, mubazir banget, " tutur Pulung.
BACA JUGA: Don Muzakir: Ekonomi Desa Ikut Tumbuh Berkat Program MBG Serap Hasil Panen Petani
Politikus muda PDIP itu juga menyinggung soal dana MBG yang menggerus anggaran pendidikan. Dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan dalam APBN 2026, imbuhnya, sebanyak Rp 223 triliun tersedot untuk MBG.
Oleh karena itu, Pulung sangat berharap kasus keracunan dan kemubaziran makanan dari MBG tidak terus berulang. Alasannya, insiden keracunan ataupun makanan yang tidak berkualias dalam realisasi MBG sangat menyakiti dunia pendidikan.
“Ini bukan semata slogan tentang memberi makan rakyat. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah kecakapan manajemen, tata kelola dapur, transparansi alokasi budget, dan berbagai hal teknis lainnya,” katanya.
Menurut Pulung, keberhasilan MBG tidak bisa diukur hanya dari jumlah penerima manfaatnya. Sebab, justru kualitas menu MBG yang berpengaruh besar pada keberhasilan program andalan pemerintah itu.
"Percuma (membesar-besarkan) kuantitas jika kualitasnya masih jadi persoalan," ujarnya. (jpnn.com)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com
