REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH, – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengadakan diskusi publik pada Kamis untuk memperkuat validasi data pembangunan dan meninjau standar pelayanan di daerah tersebut.
Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Saphoan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan oleh pemerintah akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Diskusi ini juga merupakan bagian dari upaya verifikasi dan pembinaan statistik melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Lombok Tengah Dalam Angka dan Reviu Standar Pelayanan."
Sebelum data dipublikasikan secara resmi, BPS akan melakukan verifikasi dan konfirmasi ulang untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data dengan kondisi lapangan. "Langkah ini penting untuk menghindari keluhan dari pengguna data setelah rilis," ujar Saphoan.
BPS menekankan bahwa publikasi data ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam penyusunan perencanaan, evaluasi pembangunan, dan pengambilan kebijakan berbasis data di Lombok Tengah. Melalui FGD, BPS juga menjalankan fungsi pembinaan statistik sektoral dengan memberikan edukasi kepada organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sesuai kaidah statistik.
Dengan penguatan validasi dan pembinaan ini, BPS berharap kualitas data pembangunan di Lombok Tengah semakin akurat, transparan, dan terpercaya. "Data yang dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan statistik, karena pada akhirnya data itu akan digunakan untuk menentukan arah pembangunan daerah," tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
