FAJAR, MAKASSAR- Pemerintah Kota Makassar melalui Safari Ramadan di Kecamatan Biringkanaya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban, kebersihan, serta memperkuat kebersamaan selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa kolaborasi yang kuat akan mencegah kekacauan dan memastikan pembangunan kota berjalan dengan baik.
Safari Ramadan yang digelar di Masjid Babaussalam, Jalan Bumi Permata Sudiang, bukan sekadar agenda seremonial. Munafri menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
“Safari Ramadan menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah ini,” katanya saat menghadiri Shalat Isya dan Tarawih berjamaah, Kamis (26/2/2026).
Lebih lanjut, ia merespons aspirasi terkait kondisi lorong yang disampaikan oleh pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Munafri juga mendorong agar masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan menjadi pusat peradaban dan pembinaan generasi muda.
“Masjid ini mudah-mudahan tidak hanya dipakai sebagai ritual salat lima waktu, tapi seyogianya menjadi pusat peradaban. Tempat membangun generasi Qur’ani, dengan pendidikan agama sejak tahap awal untuk anak-anak,” jelasnya.
Munafri menegaskan bahwa seluruh program pemerintah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga dukungan serta keterlibatan aktif warga sangat dibutuhkan agar kebijakan tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung kebijakan Pemkot Makassar yang melaksanakan pemilihan RT/RW secara langsung oleh masyarakat tahun ini. Langkah tersebut bertujuan menghadirkan ketua RT/RW yang benar-benar memahami kondisi wilayah dan karakter warganya.
“Inilah kami lakukan, supaya bisa menjadi mata dan telinganya pemerintah untuk melihat hal-hal apa lagi yang mungkin belum hadir pemerintah di tempat itu,” bebernya.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat kewilayahan, dan masyarakat, Munafri berharap berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan bersama.
Munafri juga menanggapi isu penertiban bangunan yang berdiri di atas trotoar dan drainase. Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengembalikan hak masyarakat yang selama ini terampas akibat penggunaan ruang publik secara tidak semestinya.
“Pedestrian dan trotoar dibangun menggunakan uang pemerintah untuk memberikan hak kepada pejalan kaki. Bukan untuk ditempati membangun rumah atau tempat usaha,” katanya dengan tegas.
Menurutnya, mencari nafkah adalah hak setiap warga, namun tidak boleh dilakukan di tempat yang dilarang, terlebih jika ruang publik tersebut dikomersialkan oleh oknum tertentu.
“Dampak bangunan lapak di atas saluran air drainase menyebabkan kesulitan pembersihan dan berpotensi menimbulkan banjir,” terangnya.
Sebagai penutup, Munafri mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan serta memperkuat koordinasi antara RT/RW, lurah, camat, hingga aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI jika terjadi persoalan di wilayah.
