Perdebatan tentang halal di ruang publik sering kali terjebak pada pilihan yang terlalu hitam putih. Ada yang menyebutnya sekadar regulasi identitas, seolah ia hanya simbol teologis yang eksklusif. Ada pula yang melihatnya sebagai hambatan non-tarif yang memberatkan pelaku usaha. Sebagian lainnya bahkan menganggapnya cuma label tambahan yang tidak banyak berpengaruh pada daya saing.
Namun, kalau kita berhenti sejenak dari riuh komentar media sosial dan melihatnya dalam kerangka ekonomi modern, gambarnya tidak sesederhana itu. Halal ternyata jauh lebih teknis, jauh lebih sistemik, dan tentu saja jauh lebih strategis.
Dari simbol menuju arsitektur tata kelola
Di Indonesia, halal bukan sekadar wacana normatif. Ia bekerja melalui sistem audit, verifikasi bahan baku, pengujian laboratorium, hingga mekanisme ketertelusuran rantai pasok. Proses ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai otoritas administratif, dan berbasis pada fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi ketika sebuah produk memperoleh sertifikat halal, yang terjadi bukan sekadar penempelan logo, melainkan rangkaian prosedur teknis yang bisa diaudit dan diverifikasi.
Di titik inilah anggapan bahwa halal hanyalah regulasi identitas mulai kehilangan pijakan. Dalam praktiknya, standar halal bersentuhan langsung dengan kimia, bioteknologi, manajemen mutu, bahkan sistem dokumentasi digital. Ketentuan tentang bahan baku, risiko kontaminasi silang, hingga proses produksi menuntut pendekatan ilmiah. Dengan digitalisasi sertifikasi dan penguatan laboratorium nasional, halal bergerak dari wilayah simbol menuju arsitektur tata kelola.
Secara global, relevansinya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025 menunjukkan Indonesia konsisten berada di jajaran atas indikator ekonomi Islam global, berdampingan dengan Malaysia dan Arab Saudi. Posisi itu bukan semata karena jumlah penduduk Muslim yang besar, tetapi karena pembangunan ekosistem yang relatif menyeluruh, dari regulasi hingga infrastruktur pendukung.
Data yang sama memperlihatkan belanja konsumen Muslim global di sektor makanan, farmasi, kosmetik, dan gaya hidup telah mencapai angka triliunan dolar dan terus tumbuh. Dengan populasi Muslim dunia mendekati dua miliar jiwa, ini jelas bukan ceruk kecil. Mengatakan halal hanya relevan bagi segmen terbatas berarti menutup mata terhadap realitas pasar yang sangat besar dan dinamis.
Biaya kepatuhan dan biaya ketidakpercayaan
Memang ada kritik bahwa sertifikasi halal menciptakan hambatan non-tarif dan menambah biaya. Dari sudut pandang biaya jangka pendek, argumen ini memang ada benarnya. Audit, pengujian laboratorium, serta penyesuaian proses produksi memang membutuhkan investasi. Tetapi persoalannya tidak sesederhana menghitung ongkos administratif.
Dalam ekonomi modern, standar adalah instrumen pembentuk kepercayaan. Negara atau kawasan dengan standar keamanan pangan dan kualitas produk yang ketat justru sering menikmati reputasi lebih kuat di pasar internasional. Biaya kepatuhan seharusnya ditimbang bersama-sama dengan biaya ketidakpercayaan. Krisis reputasi akibat isu keamanan atau kehalalan bisa menghancurkan nilai merek yang dibangun bertahun-tahun. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai mitigasi risiko sekaligus alat diferensiasi.
Soal daya saing pun demikian. Harga, kualitas, dan inovasi memang faktor utama. Tetapi dalam ekonomi berbasis standar, label bukan sekadar tempelan akhir. Ia bagian dari sistem produksi. Jika halal hanya dipahami sebagai stempel administratif, kontribusinya tentu terbatas. Namun bila diintegrasikan sejak tahap desain produk, riset bahan baku, hingga rekayasa proses, ia justru bisa menjadi pendorong inovasi.
Kebutuhan mencari kolagen nabati, pelarut alternatif, atau bahan pengganti yang bebas unsur haram mendorong riset material baru. Tuntutan ketertelusuran memicu pengembangan sistem digital dan teknologi pelacakan rantai pasok. Dalam kerangka ini, halal berpotensi menjadi katalis sistem inovasi nasional. Bukan beban, melainkan stimulus.
Jangkar kredibilitas dan legitimasi demografis
Dinamika geopolitik perdagangan global juga memperjelas posisi ini. Setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatasi sebagian kebijakan tarif sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat mengumumkan tarif impor umum sebesar sepuluh persen bagi hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat. Perubahan kebijakan semacam itu menunjukkan satu hal, bahwa akses pasar internasional selalu berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum dan politik.
Indonesia sendiri terus menegosiasikan posisi tarif melalui berbagai kesepakatan bilateral agar produk strategis memperoleh tarif preferensial atau bahkan nol persen. Dalam lanskap seperti ini, daya saing tidak lagi hanya soal menekan biaya produksi. Reputasi standar dan kredibilitas sistem mutu menjadi faktor pembeda. Ketika tarif relatif merata, keunggulan kompetitif bergeser pada kualitas yang bisa diverifikasi dan kepercayaan yang terbangun. Produk dengan sertifikasi kuat cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi kebijakan perdagangan dibanding produk yang semata bersaing harga. Di sinilah halal berfungsi sebagai jangkar kredibilitas.
Aspek persepsi konsumen juga penting. Sejumlah survei menunjukkan bahwa sebagian konsumen, termasuk non Muslim, mengasosiasikan sertifikasi halal dengan kebersihan, keamanan, dan kepatuhan prosedural. Artinya, halal memiliki dimensi universal sebagai simbol penjaminan mutu. Di era ketika konsumen semakin kritis dan menuntut transparansi, standar yang bisa diverifikasi menjadi aset strategis.
Indonesia memiliki legitimasi demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakiistan. Tetapi legitimasi saja tidak otomatis menghadirkan pengaruh. Yang diperebutkan dalam perdagangan global hari ini bukan hanya komoditas, melainkan standar. Siapa yang menetapkan standar, siapa yang diakui secara internasional, dan siapa yang mampu membangun sistem yang interoperable dengan mitra dagang akan menentukan posisi dalam rantai nilai global.
Jika Indonesia mampu memperkuat infrastruktur sertifikasi, meningkatkan kapasitas laboratorium, mengintegrasikan sistem digital, serta mendorong harmonisasi dan pengakuan timbal balik dengan negara lain, halal bisa menjadi instrumen diplomasi ekonomi. Standar berubah menjadi soft power. Ia membuka akses pasar, bukan menutupnya.
Tentu risikonya tetap ada. Standar bisa tergelincir menjadi proteksionisme terselubung bila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu tata kelola yang baik adalah prasyarat. Halal perlu dibangun di atas fondasi sains, keterbukaan data, dan kredibilitas lembaga. Tanpa itu, ia mudah direduksi kembali menjadi simbol identitas yang diperdebatkan tanpa ujung.
Mungkin pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi apakah halal perlu atau tidak. Pertanyaannya adalah, mau dibawa ke mana standar ini. Apakah standar tersebut sekadar kewajiban administratif minimalis, atau kita berani menjadikannya arsitektur kepercayaan yang mendorong inovasi dan memperluas pengaruh ekonomi?
Jaminan mutu di tengah ketidakpastian
Di dunia yang semakin terdigitalisasi, kepercayaan bisa dibilang menjadi mata uang baru. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi membeli jaminan proses, integritas bahan, dan akuntabilitas produsen. Sertifikasi halal, bila dikelola dengan presisi ilmiah dan tata kelola yang kuat, dapat menjadi salah satu instrumen pembentuk kepercayaan itu.
Jadi, menyebut halal sebagai regulasi identitas semata terasa terlalu menyederhanakan. Halal telah berevolusi menjadi sistem verifikasi, alat diferensiasi, dan bahkan potensi instrumen diplomasi standar. Tantangannya bukan pada labelnya, melainkan pada kedalaman sistem yang menopangnya.
Di tengah kompetisi global yang makin ketat, negara yang unggul bukanlah yang paling longgar standarnya, melainkan yang paling konsisten dan kredibel dalam menegakkannya. Jika halal Indonesia mampu bergerak ke arah itu, ia tak hanya relevan bagi dua miliar konsumen Muslim, tetapi juga bagi pasar global yang mencari jaminan mutu di tengah ketidakpastian.
Pada akhirnya, masa depan halal tidak ditentukan oleh perdebatan di kolom komentar. Ia ditentukan oleh keberanian membangunnya sebagai infrastruktur kepercayaan yang modern, ilmiah, dan terbuka. Di situlah halal berhenti menjadi simbol semata dan mulai berfungsi sebagai strategi.
