PSI Siap Tempur jika Nasdem Paksakan Parliamentary Threshold Naik Jadi 7 Persen

kompas.com
7 jam lalu
Cover Berita

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menegaskan PSI dirancang untuk siap dalam segala medan pertempuran.

Mereka siap bertarung untuk lolos ke DPR, sekalipun angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik ke 7 persen, seperti yang diusulkan Partai Nasdem.

"Bagi PSI, PSI ini kami rancang bersama-sama ketua umum dan jajaran pengurus untuk adaptif dengan segala macam medan pertempuran," ujar Ali di Pandeglang, Banten, Kamis (26/2/2026) malam.

"Dia mau 0 persen oke, 3 persen oke, 5 persen oke, 7 persen oke, insya Allah kami mempersiapkan partai ini sangat adaptif dengan segala macam aturan yang diatur oleh pemerintah dengan DPR," sambungnya.

Baca juga: Usul Ambang Batas DPR 7 Persen: Nasdem Bidik PSI?

Ali menekankan, PSI sama sekali tidak terganggu dengan Nasdem yang mengusulkan parliamentary threshold naik dari 4 persen menjadi 7 persen.

Namun, Ali mengingatkan bahwa, sejak Reformasi, Indonesia memungkinkan punya banyak partai di DPR, bukan hanya 3 seperti di era Orde Baru.

"Nah yang saya sayangkan kalau ini kemudian lahir dari partai seperti Partai Nasdem yang lahir dari rahim Reformasi, yang sejak awal bicara tentang kekitaan, bicara tentang bagaimana pentingnya negeri besar, negara besar seperti Indonesia dibangun bersama-sama. Semakin banyak kelompok, semakin banyak orang yang membangun, semakin tidak akan baik," jelas Ali.

Ali menduga, jika parliamentary threshold naik jadi 7 persen, maka hanya ada 3-5 partai saja yang lolos ke DPR.

Baca juga: Ramai Partai Non-parlemen Tolak Usulan PT 7 Persen Surya Paloh

Kondisi tersebut, menurut Ali, justru bertolak belakang dengan apa yang Nasdem perjuangkan selama ini.

"Tentunya ini akan bertolak belakang dengan semangat kekitaan yang selalu diteriakkan oleh partai, khususnya Pak Surya Paloh ya sebagai guru politik saya selama ini. Nah tentunya kalau ditanyakan pandangannya saya, semangat Reformasi menjadi mari kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian untuk membuat satu aturan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tetap konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen.

Usulan itu disebut sedang dimatangkan dalam pembahasan di Komisi II DPR RI.

“Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya,” ujar Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Paling Moderat, 7 Persen Terlalu Tinggi

Paloh menilai, kenaikan ambang batas parlemen diperlukan untuk menyederhanakan sistem multipartai menjadi selected party agar pelaksanaan demokrasi lebih efektif.

“Nasdem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” kata dia.

Dia juga menilai praktik demokrasi saat ini terlalu menitikberatkan pada banyaknya jumlah partai politik dibandingkan kualitas.

“Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat,” ujar Paloh.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Adapun wacana perubahan ambang batas parlemen mencuat menjelang dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

Besaran angka parliamentary threshold menjadi salah satu isu yang akan disorot, karena berkaitan dengan desain sistem kepartaian dan komposisi partai di parlemen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Periksa Saksi dari Dinas PUPR, KPK Dalami Aliran Fee Proyek 4-10 Persen ke Wali Kota Madiun Maidi
• 21 jam lalusuara.com
thumb
Baznas DKI Gelar Mudik Gratis bagi Disabilitas, Ini Rute dan Cara Daftarnya
• 18 jam lalukompas.tv
thumb
Pekerjaan Spalletti Aman Meski Juve Tersingkir dari Liga Champions
• 23 jam lalumedcom.id
thumb
Gugatan Larangan Anak Presiden Maju Pilpres Masuk MK, PDIP: Lemah, Tapi KKN Sekarang Memang Gila
• 21 jam lalusuara.com
thumb
Link Live Streaming Proliga 2026, 26 Februari: Megawati Hangestri Cs tantang GPPI pada Laga Perebutan Gelar Juara!
• 19 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.