MAKASSAR, FAJAR – MBG jalan terus. Suara kritis diabaikan. Ini bisa membawa konsekuensi elektorat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto kini mendapat respons negatif dari banyak masyarakat. Bukan karena tujuannya, tetapi dalam pelaksanaannya.
Di sejumlah daerah, termasuk di Sulsel, banyak dapur MBG yang menyajikan makanan tidak layak. Bahkan jauh dari kata bergizi. Sajian alakadarnya yang tidak mempertimbangkan gizi anak-anak, dianggap sebagai hal yang tidak layak dilakukan.
Mengingat, program ini tidak berjalan gratis dan pelaksanaannya memang terkesan tidak memenuhi unsur gizi. Jika terus dipaksakan dan programnya terus dicela, bukan tidak mungkin akan menggerus suara Prabowo pada Pilpres 2029.
“Mungkin tujuan Pak Presiden baik, ya, supaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah ini terjamin. Namun, pada kenyataannya, kan, tidak,” papar pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Endang Sari, Kamis, 26 Februari 2026.
Jika tidak ingin jadi tumbal politik, evaluasi sudah harus dilakukan. MBG bukan sekadar berkaitan dengan kebutuhan gizi anak saja, tetapi juga citra pemerintah yang dianggap gagal dalam merealisasikan program populis yang dianggap strategis.
“Penyajian yang tidak layak, misalnya jeruk yang masih hijau, dipadukan dengan kurma beberapa biji, roti seribu rupiah di toko kelontong, ini, kan, jauh dari harapan,” ujarnya kepada FAJAR.
Pemerintah sudah harus turun tangan untuk mengevaluasi hal ini. Jika melihat laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), semuanya terlihat baik-baik saja, namun pelaksanaannya di daerah justru jauh dari apa yang dilaporkan.
“Ini penting dievaluasi, karena saya melihat ada indikasi para pemilik dapur ini cuma berpikir untung. Mereka tidak benar-benar memenuhi standar gizi, bahkan mungkin tidak ada juga ahli gizi di dapurnya. Karena kita lihat ini kacau sekali pelaksanaan di lapangan,” lanjutnya.
Eks Komisioner KPU Kota Makassar itu juga menyampaikan, pada bulan Ramadan ini kondisinya makin parah. Pemerintah seperti tidak mempertimbangkan budaya dan agama masyarakat, sehingga memaksakan untuk tetap membagikan MBG di bulan puasa.
Selain itu, menu yang diberikan juga jauh dari kata layak, bahkan lebih layak menu takjil yang disediakan oleh orang tua masing-masing, atau di masjid tempat mereka belajar mengaji.
“Bayangkan saja, bulan puasa anak-anak cuma dikasih telur satu butir, abon satu saset, dan pisang kecil dua biji. Itu, kan, jauh dari takjil yang disediakan di bulan Ramadan. Terus pembagianya siang, ini kan sudah aneh,” terangnya.
Pemerintah seharusnya peka dan lebih kreatif dalam melaksanakan program. Misalnya saja, anggaran MBG diberikan dalam bentuk tunai atau hadiah kepada anak-anak, agar mereka lebih bersemangat untuk sekolah.
“Ide-ide itu lebih baik. Misalnya anggaran sehari anggaplah Rp10 ribu. Itu dibagikan tunai saja, atau diberikan menjadi buku, tas, atau hadiah seperti baju Lebaran, tentu akan menambah semangat anak-anak,” ucapnya.
Selain itu, anggaran tunai juga dianggap bisa memberikan keringanan bagi orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Bahkan ini bisa meningkatkan citra masyarakat kepada pemerintah.
“Memang bulan Ramadan ini orang tua siswa jadi lebih sensitif terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka. Jadi kalau diubah saja caranya, misalnya dalam bentuk tunai, tentu orang tua akan sedikit terbantu. Orang tua siswa juga pasti akan memberikan respek kepada pemerintah,” terangnya.
Bahkan dosen ilmu politik dan pemerintahan Unhas itu menilai, jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan berbahaya bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo yang mencanangkan program ini dengan anggaran yang sangat besar.
“Kalau ini tidak dievaluasi, maka pasti kepercayaan masyarakat kepada Presiden bisa anjlok. Ini bisa menjadi boomerang bagi Prabowo karena ulah SPPG yang nakal,” ucapnya.
Dia juga mendorong adanya audit bagi seluruh dapur MBG. Oknum-oknum pemilik dapur bisa saja berbuat seenaknya karena merasa tidak ada pihak yang akan mengaudit.
“Kita kan punya banyak instansi penegak hukum. Bisa KPK, bisa BPK, bisa juga polisi yang melakukan audit. Jadi jangan hanya mendengar laporan di Jakarta saja, harus turun ke daerah secara berkala, kalau perlu tanpa sepengetahuan supaya bisa sidak juga,” terangnya.
Hal yang lebih menyedihkan, kata dia, karena para politisi yang ada di dalam pemerintahan, termasuk juga anggota DPRD, justru memiliki dapur MBG. Ini dianggap melemahkan proses penegakan dan pengawasan di lapangan.
“Karena pada akhirnya MBG ini menjadi ajang bancakan bagi para pemangku kebijakan. Ya wajar saja kalau pengawasan lemah, karena kan banyak juga anggota DPRD yang punya dapur MBG. Bisa jadi yang melakukan praktik seperti ini kan dapur milik mereka juga,” ungkapnya.
Tak hanya orang tua siswa, MBG juga mendapat kritik dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun dalam APBN 2026 tergerus.
Hal tersebut merujuk pada lampiran APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). “Secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun,” kata Esti.
“Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” sambungnya. (wid-jpg/zuk)
