REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Setidaknya enam warga Palestina syahid dalam serangan pesawat tak berawak Israel yang menargetkan dua pos polisi di kamp pengungsi Bureij di Jalur Gaza tengah dan daerah al-Mawasi di Khan Younis di selatan. Serangan ini menandai berulangkali pengabaian gencatan senjata dan mekanisme Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP).
Serangan yang terjadi semalam hingga Jumat ini dikutuk oleh Hamas karena melemahkan upaya mediator selama fase “gencatan senjata” yang dilanggar Israel hampir setiap hari sejak 10 Oktober.
- Hidangan Berbuka dari Indonesia untuk Gaza
- Global Peace Convoy Indonesia Bersiap Tembus Gaza Melalui Laut dan Darat
- Ogah Iuran BoP, Ini Jumlah Kerugian Materiil yang Ditimbulkan Israel di Gaza
Aljazirah mengutip sumber medis di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis melaporkan kedatangan empat jenazah dan beberapa orang terluka menyusul serangan militer Israel di pos pemeriksaan polisi di persimpangan al-Maslakh di al-Mawasi. Sumber itu mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi di wilayah di luar kendali militer Israel, dan menggambarkan kondisi beberapa korban luka dalam kondisi kritis.
Di Jalur Gaza tengah, dua warga Palestina syahid dan lainnya terluka dalam serangan pesawat tak berawak Israel serupa yang menargetkan pos polisi di pintu masuk kamp pengungsi Bureij.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa meningkatnya jumlah kematian akibat pemboman Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza mencerminkan “pengabaian terang-terangan pendudukan Zionis terhadap upaya mediator, dan pengabaian sepenuhnya terhadap Dewan Perdamaian dan perannya”.
Qassem menambahkan, dalam sebuah pernyataan, bahwa Israel terus melanjutkan perang pemusnahannya terhadap rakyat Palestina, meskipun ada beberapa perubahan dalam bentuk dan metode. “Pembicaraan negara-negara penjamin untuk menghentikan perang tidak memiliki substansi nyata di lapangan”.
Sementara itu, Israel telah memerintahkan 37 kelompok bantuan untuk menghentikan operasi di wilayah pendudukan, sebuah tindakan yang digambarkan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi warga Palestina, kecuali mereka menyerahkan rincian pribadi tentang staf Palestina pada Ahad 1 Maret ini.
Organisasi-organisasi tersebut memperingatkan bahwa peraturan ini dapat membahayakan karyawan, membahayakan netralitas kemanusiaan, dan melanggar peraturan perlindungan data Eropa.
Tujuh belas LSM internasional, termasuk Doctors Without Borders, Oxfam, Dewan Pengungsi Norwegia, dan CARE International, telah menentang perintah tersebut di Mahkamah Agung Israel, dengan mengatakan bahwa mereka mungkin terpaksa menghentikan operasinya.
Oxfam International mengatakan pada hari Selasa bahwa penutupan paksa operasi bantuan di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya dapat dimulai pada hari Sabtu. “Dampaknya akan langsung terasa, tidak hanya mencakup organisasi individual, tetapi juga sistem kemanusiaan yang lebih luas,” Oxfam memperingatkan.
“Di Gaza, keluarga-keluarga masih bergantung pada bantuan eksternal di tengah berlanjutnya pembatasan masuknya bantuan dan serangan baru di daerah padat penduduk,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serangan militer, pembongkaran, pengungsian, perluasan pemukiman dan kekerasan pemukim mendorong meningkatnya kebutuhan kemanusiaan,” tambahnya.
Tekanan dari Israel terhadap kelompok kemanusiaan internasional telah meningkat selama bertahun-tahun dan meningkat tajam setelah tanggal 7 Oktober 2023.
