Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Sarmuji, angkat suara terkait polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga Rp8,5 miliar. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan meminta agar kebijakan tersebut lebih mempertimbangkan sensitivitas publik, terutama di tengah situasi efisiensi anggaran.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji dalam keterangannya kepada Metrotvnews.com, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut dia, berdasarkan penjelasan gubernur, pengadaan anggaran kendaraan tersebut telah disahkan atau “diketok” pada 2024. Namun, kendaraan dengan spesifikasi yang dibutuhkan harus melalui proses inden.
Sarmuji menyebut, secara geografis Kalimantan Timur memiliki medan berat dan wilayah yang sangat luas, bahkan kerap disandingkan dengan luas Pulau Jawa. Karena itu, kebutuhan kendaraan operasional dengan spesifikasi tertentu dinilai memiliki dasar pertimbangan teknis.
Baca Juga :
Ramai soal Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, Rudy Mas’ud Buka SuaraKendati demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan penggunaan anggaran publik tetap harus diukur dengan kondisi masyarakat.
“Tapi apa pun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ujar Sarmuji.
Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini gubernur masih menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan operasional. Menurutnya, langkah tersebut lebih bijak di tengah sorotan publik, meskipun secara aturan kepala daerah berhak memperoleh fasilitas kendaraan dinas.
“Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas. Kebetulan Pak Gubernurnya memiliki kemampuan dan mau memakai mobil pribadi. Itu lebih baik,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap belanja pemerintah daerah, khususnya untuk pengadaan kendaraan dinas. Di satu sisi, kebutuhan operasional pemerintahan di wilayah dengan karakter geografis ekstrem menjadi argumentasi teknis. Namun di sisi lain, tuntutan transparansi dan empati anggaran di tengah tekanan ekonomi masyarakat menjadi variabel yang tak bisa diabaikan.
Golkar, kata Sarmuji, menekankan pentingnya keseimbangan antara hak pejabat publik dan kepekaan terhadap situasi rakyat. Dalam konteks inilah, komunikasi dengan kepala daerah dilakukan agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor kepatutan publik.
