Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal krisis batu bara di pembangkit listrik usai pemangkasan produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah telah membahas ketersediaan energi primer di pembangkit dengan PT PLN (Persero) pekan lalu. Dia meminta PLN memetakan pembangkit mana yang dalam kondisi paling darurat.
"Kami juga sudah berkoneksi juga dengan PLN, berapa kebutuhan energi primer yang berasal dari batu bara ini agar PLN menyampaikan pembangkit-pembangkit mana yang urgent dan juga untuk kebutuhan tersebut," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (27/2).
Yuliot juga menegaskan pemerintah telah menetapkan alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) 30 persen dari total produksi nasional digunakan untuk keperluan pembangkit, sehingga seharusnya kebutuhan energi primer itu sudah mencukupi.
Hanya saja, dia membenarkan terdapat kendala dalam pengiriman batu bara dari pertambangan, sehingga banyak cadangan energi pembangkit berada di bawah 20 hari masa operasi (HOP).
"Masalahnya itu adalah bagaimana pengiriman dari lokasi tambang ke pembangkit-pembangkit sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada pembangkit yang minimal cadangan energi primernya itu 20 hari. Jadi kalau sudah berkurang dari 20 hari," jelasnya.
"Bagaimana sistem order ini disampaikan dan juga berdasarkan RKAB yang ada itu juga nanti akan dilihat dan dalam ini proses pengadaan itu jangan sampai itu terjadi keterlambatan," imbuh Yuliot.
Dia memastikan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah menyoroti agar tidak ada gangguan dalam penyediaan energi primer pembangkit, baik itu batu bara maupun gas yang disalurkan melalui pipa serta LNG.
"Pak Menteri pun itu menjadi concern beliau, itu jangan sampai ini pembangkit di dalam negeri energi primernya itu ada terganggu," tuturnya.
Di sisi lain, Yuliot juga menegaskan bagi perusahaan yang tidak mengalami pemotongan produksi batu bara maka harus diprioritaskan penyediaan energi dalam negeri. Namun, pemerintah juga masih membuka ruang koreksi bagi yang ingin mengusulkan tambahan.
"Sementara ini kita lihat dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2026 ini paling tidak mereka optimalkan, itu proses produksinya kemudian kalau terjadi peningkatan permintaan di dalam negeri termasuk kondisi harga yang baik ini kan kita prinsipnya adalah penatakelolaan pertambangan berkelanjutan termasuk kemanfaatan dari energi tersebut," ujar Yuliot.
Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Joseph Pangalila, mengungkapkan kondisi krisisnya pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terjadi sejak tahun 2025.
Hal ini utamanya disebabkan harga batu bara DMO yang dipasok pembangkit sangat rendah, hanya USD 70 per ton, sementara harga yang ditetapkan untuk pabrik semen lebih tinggi yakni USD 90 per ton, serta untuk kebutuhan smelter dan ekspor menggunakan harga pasar.
"Sehingga pembangkit sebagai prioritas terakhir supply oleh produsen. Sekarang sebagian pembangkit stoknya kurang dari 10 hari, sebagian lagi lebih dari 10 hari," ungkapnya saat dihubungi kumparan.
Joseph mengatakan, idealnya pasokan batu bara untuk pembangkit minimal 25 hari operasi (HOP) untuk menjaga keandalan ketersediaan listrik. "Idealnya untuk memenuhi keandalan ketersediaan listrik, stok batu bara di pembangkit HOP 25 hari, tapi saat ini hanya beberapa pembangkit yang memenuhi stok ini," katanya.
