- Partai Golkar telah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terkait sorotan publik pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar.
- Golkar meminta Rudy Mas'ud lebih peka terhadap suara masyarakat dan mengukur kebijakan dengan kondisi rakyat saat ini.
- Rudy menjelaskan anggaran tersebut disetujui 2024 dengan alasan medan Kaltim berat, namun ia kini masih memakai mobil pribadi.
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Rudy Mas'ud menyusul sorotan publik terhadap pernyataannya mengenai pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar. Golkar, kata Sarmuji, meminta Rudy lebih peka terhadap suara masyarakat.
Menurut Sarmuji, seorang gubernur harus mengukur kebijakan dengan kondisi rakyat, bukan semata berdasarkan ukuran pribadi, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji dikutip dari antara, Jumat.
Sarmuji menjelaskan, dari penuturan Rudy, anggaran mobil dinas tersebut telah disetujui pada 2024 dan pembeliannya dilakukan dengan sistem inden. Ia juga menyebut alasan geografis sebagai salah satu pertimbangan.
“Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” kata dia.
Selain itu, Sarmuji menyampaikan bahwa Rudy saat ini masih menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan dinas. Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih baik.
“Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” kata dia.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menuai perhatian publik setelah menyatakan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur. Ia juga menyebut pembelian kendaraan dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Baca Juga: Jam Tangan Rp2,5 Miliar, Segini Gaji Gubernur Kaltim yang Minta Mobil Dinas Rp8,5 M
