Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim, 38 pemerintah kabupaten/kota, dan satgas pangan untuk menjaga stabiltas harga dan digitalisasi transaksi keuangan daerah jelang lebaran Idulfitri 2026.
Ibrahim, Kepala KPw BI Jatim mengatakan, kenaikan harga pangan yang terjadi di setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri perlu ditangani secara struktural dan bersama-sama, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif kepada petani dan peternak.
“Konsolidasi level pimpinan lembaga/instansi se-Jatim merupakan wujud nyata sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi anggota im Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jatim dalam mendukung pertumbuhan Jatim yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan,” kata Ibrahim, dalam keterangan, pada Jumat (27/2/2026).
Ibrahim mengatakan, kondisi disparitas harga dan pasokan komoditas saat ini masih terjadi antarwilayah di Jatim. Dengan kondisi itu, ia menekankan pentingnya sinergi intradaerah untuk mencukupi kebutuhan pangan dan stabilitas harga.
“Ke depan,KPw BI Jatim akan terus memperkuat sinergi dengan pemprv Jatim, bersama dengan TPID dan TP2DD se-Jatim, serta pelaku usaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jatim yang berkelanjutan dan berdaya tahan guna mendukung tercapainya Asta Cita dan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara,” terangnya.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim juga menekankan pentingnya sinergi, termasuk untuk strategi 4K pengendalian inflasi (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan mengelola komunikasi efektif).
Selain itu, juga sinergi untuk mendiskusikan pasokan komoditas hortikultura dan daging ayam dan sapi, serta BBM dan LPG yang mencukupi.
“Jatim sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intraprovinsi dan antarprovinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan,” kata Khofifah.
Ia juga memastikan bahwa Jatim secara aktif juga mengantisipasi potensi curah hujan tinggi dengan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalisir bencana hidrometeorologi, termasuk dampaknya terhadap perekonomian.
Sementara untuk percepatan ekosistem digital dan orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah, pihaknya juga mendukung penguatan lewat berbagai inovasi kebijakan dan program, serta menghimbau untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi peta jalan TP2DD daerah.
Sebagai bentuk penguatan program pengendalian inflasi khususnya menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah, BI bersama Gubernur Jatim, Sekdaprov Jatim, serta Bupati/WalinKota se-Jatim juga meluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jatim 2026.EPIK Mobile merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang mengefisienkan rantai pasok dengan menghubungkan produsen secara langsung dengan masyarakat.
Program awal itu, bersinergi dengan 15 kabupaten/kota di Jatim, dan Bulog yang menjual produk dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual berupa beras SPHP, beras Jatim Cettar (hasil korporasi petani binaan Provinsi Jatim), minyak goreng, dan gula pasir.
Seperti diketahui, penguatan sinergi tersebut dilakukan lewat High Level Meeting (HLM) bertema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat” di Surabaya.(ris/iss)
