Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya soal polemik dana makan bergizi gratis (MBG) dari anggaran pendidikan yang disetujui Banggar DPR. Said mengamini pernyataan Seskab Teddy jika seluruh fraksi bulat menyepakati ABPN 2026, termasuk anggaran program MBG.
"Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," kata Said kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Said mengatakan dirinya dan seluruh anggota DPR bertangungjawab atas keputusan tersebut. Ia tak akan berpaling terkait anggaran MBG yang sudah mendapat persetujuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG," ucap Said.
"Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo," sambungnya.
Dia meyakini tujuan program MBG untuk perbaikan gizi anak di Indonesia. Said menegaskan pihaknya menyetujui APBN sejalan dengan dukungan terhadap program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN," ujarnya.
Said membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Seskab Teddy soal anggaran MBG dari pendidikan telah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Kendati demikian, Said menekankan pihaknya juga memberikan catatan terkait tata kelolanya.
"Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai," imbuhnya.
(dwr/fas)
