Sengkarut Munas PP KBI, Diduga Ada Peran Airlangga Hartarto Di Balik Pencalonan Maman Abdurrahman yang Dinilai Langgar AD/ART

eranasional.com
3 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) 2026 dengan agenda utama Pemilihan Ketua Umum masa bakti 2026-2030 diwarnai gejolak yang semakin memanas.

Konflik internal di organisasi bela diri tersebut dipicu adanya pemaksaan pencalonan Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebagai bakal calon Ketua Umum dan penetapan Tim Penjaringan dan Panitia Munas yang dinilai cacat prosedur oleh Forum Silatnas Pengprov Kickboxing se-Indoensia karena tidak sesuai aturan dalam AD/ART PP KBI.

Salah satu anggota Forum Silaturahmi Nasional Pengprov Kick Boxing Indonesia terang-terangan menyebut sikap ngotot Ketua Umum PP KBI Ngatino memaksakan pencalonan Maman Abdurrahman karena perintah Ketua Dewan Pembina Airlangga Hartarto (AH) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB WI (Pengurus Besar Wushu Indonesia).

“Pencalonan MAR (Maman Abdurrahman) diduga dipaksakan oleh Ketum PP KBI karena perintah Ketua Dewan Pembina Airlangga Hartarto (AH). AH yang juga Ketum PBWI (Pengurus Besar Wushu Indonesia) di mana Ngatino juga menjabat sebagai Sekjen PB WI,” ungkap salah satu anggota Forum Silaturahmi Nasional Pengprov Kick Boxing Indonesia.

Forum Silatnas yang beranggotakan 25 Pengprov menegaskan menolak pencalonan Maman Abdurrahman sebagai bakal calon Ketua Umum karena jelas-jelas tidak memenuhi syarat pernah jadi pengurus minimal 2 tahun di tingkat Pengcab hingga Pusat.

Mereka juga mendesak Ketua Umum PP KBI Ngatino untuk membatalkan SK Panitia Munas yang disebut sangat DKI sentris. Mereka ingin Munas PP KBI 2026 dilaksanakan secara demokratis sesuai aturan dalam AD/ART PP KBI.

Tuntutan tersebut dilontarkan Forum Silatnas dalam pertemuan bertajuk “Kembalikan Organisasi Kick Boxing Indonesia Sesuai Marwah AD/ART” pada awal Februari 2026 lalu di Jakarta.

Melalui pertemuan itu Forum Silatnas menegaskan kepentingan dan kedaulatan organisasi PP KBI di atas segalanya. Tak ada kompromi terhadap segala bentuk pelanggaran dan intervensi dari pihak manapun terkait persiapan penyelenggaraan Munas 2026.

Semangat untuk menegakkan AD/ART PP KBI yang disuarakan Forum Silatnas mendapat banyak dukungan dari Pengprov Kick Boxing se-Indoensia. Sejumlah Pengprov yang sebelumnya sempat mendukung Maman Abdurrahman memutuskan mencabut dukungan dan bergabung dengan Forum Silatnas. Menurut anggota Forum Silaturahmi Nasional Pengprov Kick Boxing Indonesia yang enggan menyebut namanya tersebut per hari ini, Jumat (27/2/2026) sudah ada 25 Pengprov yang secara resmi bergabung dengan Forum Silatnas. Jumlah ini berpeluang bertambah menjadi 27 karena ada 2 Pengprov lainnya yang belum sempat ke Jakarta namun secara lisan telah menyatakan kesediaan menjadi bagian dari Forum Silatnas. Dengan demikian hanya tersisa 7 dari total 34 Pengprov anggota PP KBI yang masih mendukung Maman Abdurrahman yang diusung Ketua Umum Ngatino dan segelintir pengurus.

Mendadak Munas Ditunda

Disinyalir lantaran menguapnya dukungan terhadap Maman Abdurrahman, mendadak dikeluarkan surat penundaan pelaksanaan Munas PP KBI 2026 yang ditandatangani Wasekjen Adrie Yani Mandey tertanggal 25 Februari 2026. Dalam surat tersebut tidak ada penjelasan alasan penundaan Munas. Tidak dijelaskan juga sampai kapan penundaannya.

Terbitnya surat penundaan Munas tersebut lagi-lagi memantik persoalan baru. Pasalnya proses terbitnya surat penundaan Munas tersebut dinilai cacat prosedur dan melanggar AD/ART PP KBI.

Anggota Forum Silatnas Pengprov Kick Boxing menyatakan surat penundaan Munas tersebut tidak sah. Selain tidak melalui prosedur yang diatur dalam AD/ART, ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang masih aktif yang lebih berwenang menandatangani surat resmi PP KBI.

“Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) itu dari semua unsur mulai dari Ketum, Waketum, Sekjen, Bendum sampai dengan Kabid dan Kasubid. Emang ada rapat Pengurus PP KBI sebelum surat ini terbit? Lagi pula Sekjen kan masih aktif dan keberadaannya di Jakarta masih bisa dihubungi,” ujarnya.

“Harusnya ada istilah “hira hira” atau apalah….”Berdasarkan hasil rapat PPKBI, tgl….dengan agenda rapat….pimpinan rapat….dihadiri oleh … orang pengurus pusat kickboxing Indonesia (notulen terlampir) bahwa….dan seterusnya. Baru muncul tuh Munas ditunda,” imbuhnya.

Dengan tidak adanya titik temu antara Forum Silatnas dengan Ketua Umum PP KBI dan jajarannya yang mendukung pencalonan Maman Abdurrahman, tampaknya sengkarut Munas PP KBI bakal semakin meruncing. Apalagi Forum Silatnas yang didukung 25 Pengprov Kick Boxing se-Indonesia telah merencanakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PP KBI dalam waktu dekat.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KPK Terima Audit BPK Soal Kerugian Negara Akibat Korupsi Kuota Haji
• 8 jam lalujpnn.com
thumb
Dua Terdakwa Kasus Proyek Perumahan Fiktif Dituntut 3 dan 5 Tahun Penjara
• 4 jam lalukompas.com
thumb
CIMB Niaga (BNGA) Cetak Laba Bersih Rp6,88 Triliun pada 2025
• 11 jam laluidxchannel.com
thumb
Menjernihkan Tata Kelola dan Anggaran MBG
• 11 jam laludetik.com
thumb
Kontroversi Misi ke Gaza, Purnawirawan TNI Minta Prabowo Batalkan Pengiriman Pasukan
• 20 jam lalueranasional.com
Berhasil disimpan.