Di media sosial, kita sering melihat satu pertanyaan sederhana berubah menjadi perdebatan panjang. Bagaimana sebenarnya kita mengukur hasil dari investasi pendidikan yang dibiayai dari pajak rakyat seperti LPDP?
Beberapa waktu lalu, seorang alumni beasiswa LPDP—yang cukup dikenal karena aktivitas lingkungannya—mendapat komentar yang menggelitik. Seorang warganet bertanya, kira-kira dampak yang ia hasilkan sudah sebanding atau belum dengan dana negara yang dipakai untuk kuliahnya. Pertanyaan itu terdengar tajam. Namun jujur saja, itu juga hal yang wajar.
Alumni tersebut adalah Tasya Kamila. Ia menjelaskan bahwa gerakan lingkungan yang ia jalankan adalah bagian dari praktik ilmu kebijakan publik yang ia pelajari di Columbia University. Ia bekerja dengan sekolah, komunitas, kementerian, dan berbagai jejaring masyarakat. Ia juga menyebut kontribusinya melalui pajak dan aktivitas profesionalnya.
Kita tahu, LPDP mengelola Dana Abadi Pendidikan yang nilainya sudah melampaui Rp180 triliun pada 2024. Angka ini tidak kecil. Sejak 2013 hingga 30 November 2025, penerima beasiswa LPDP telah mencapai sekitar 58.360 orang.
Lebih dari 31.000 di antaranya sudah menjadi alumni. Mari kita coba bayangkan skalanya. Puluhan ribu orang—tersebar di dalam dan luar negeri—dibiayai negara untuk menempuh pendidikan terbaik. Ini merupakan investasi sumber daya manusia yang masif.
Akan tetapi pada saat yang sama, negara juga menggelontorkan dana besar untuk penelitian dosen di dalam negeri. Pada 2024, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk hibah penelitian melalui platform BIMA.
Tahun 2020 angkanya juga berada di kisaran Rp1,3 triliun. Artinya, setiap tahun, lebih dari satu triliun rupiah dikucurkan untuk mendukung riset akademik.
Dan itu belum semuanya. Ada skema dari BRIN, ada RISPRO dari LPDP, ada hibah tematik dari kementerian sektoral, belum lagi dukungan pemerintah daerah dan kerja sama internasional. Kalau seluruhnya dijumlahkan, besarannya jelas tidak kecil.
Jadi kita punya dua arus investasi pendidikan yang sama-sama serius. Satu untuk riset kolektif para dosen. Satu lagi untuk pembiayaan studi individu yang berada di dalam dan luar negeri. Di titik itulah letak hal yang menurut saya menarik untuk direnungkan.
Ukuran Keberhasilan Bisa Dilihat BersamaJika melihat dana investasi pendidikan di dalam hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, setiap rupiah dikaitkan dengan hasil yang terukur dan luaran yang jelas.
Artikel ilmiah harus terbit. Laporan akhir wajib diserahkan. Indikator kinerja ditulis rinci dalam kontrak. Kalau target tidak tercapai, ada konsekuensi administratif. Mekanismenya ketat.
Sementara itu, untuk beasiswa yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah per orang, kita belum melihat peta dampak kolektif yang disajikan secara sistematis ke publik.
Laporan keuangan ada. Mekanisme pengawasan juga ada. Bahkan dalam pengelolaan dana abadi yang besar itu, tercatat puluhan penerima pernah dijatuhi sanksi administratif. Artinya, sistem kontrol berjalan.
Namun, pertanyaannya bukan terkait soal pelanggaran. Pertanyaannya lebih jauh dari itu: Bagaimana kita tahu secara terstruktur bahwa investasi besar ini benar-benar menghasilkan dampak jangka panjang bagi negara? Beberapa negara sudah mengembangkan pendekatan yang cukup rapi. Program seperti Australia Awards, misalnya, memiliki sistem penelusuran alumni jangka panjang.
Mereka memetakan kontribusi lulusan dalam kepemimpinan publik, perumusan kebijakan, hingga penguatan jejaring internasional. Tidak untuk pamer, tapi untuk memastikan bahwa investasi pendidikan bisa ditelusuri dampaknya.
Indonesia sebenarnya punya modal untuk melakukan hal serupa. Data penerima dan alumni sudah ada. Jejaring alumni yang tersedia luas. Kalau indikator seperti jumlah alumni di posisi strategis, jumlah paten yang dihasilkan, kontribusi pada regulasi, atau inisiatif sosial yang berdampak bisa dipetakan secara berkala, diskusi publik akan jauh lebih sehat.
Selama ini, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita menilai berdasarkan persepsi. Berdasarkan siapa yang terlihat aktif di media sosial. Berdasarkan siapa yang viral. Padahal, dampak tidak selalu tampak secara kasat mata.
Di sinilah muncul semacam ketimpangan dalam cara kita mengukur. Hibah riset yang nilainya ratusan juta rupiah ditagih hingga ke luaran artikel dan hasil yang sejalan. Sementara itu, pembiayaan studi yang jauh lebih besar belum memiliki kerangka pengukuran dampak kolektif yang sama detailnya di ruang publik.
Saya tidak mengatakan sistem kita buruk. Sama sekali tidak. Justru karena dana yang dikelola sangat besar dan menyangkut masa depan bangsa, kita perlu memastikan pengukurannya juga matang.
Kita semua ingin dana abadi pendidikan ini berhasil. Kita ingin para alumninya menjadi pemimpin, ilmuwan, inovator, atau penggerak masyarakat. Maka dari itu, penting untuk memiliki ukuran keberhasilan yang bisa dilihat bersama, bukan sekadar diyakini.
Jika kerangka evaluasi dampak itu disusun dengan transparan dan diumumkan secara berkala, polemik seperti yang menimpa Tasya Kamila mungkin tidak akan berlarut. Publik tidak perlu lagi menilai berdasarkan asumsi atau emosi. Data yang bicara.
Dan mungkin di situlah esensi persoalannya. Pertanyaan warganet di media sosial itu bukan sekadar soal satu individu, melainkan juga cermin kegelisahan publik tentang bagaimana negara memastikan setiap rupiah investasi pendidikan benar-benar kembali dalam bentuk kemajuan.
Pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang paling layak atau tidak layak. Ini tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, membangun sistem yang adil dalam mengukur kontribusi. Jika hibah riset punya standar hasil serta luaran yang jelas dan terukur, investasi beasiswa pun layak memiliki peta dampak yang tak kalah terang.
Tentunya, hal ini tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjaga kepercayaan. Dan kepercayaan—seperti yang kita tahu—adalah fondasi paling penting dalam mengelola dana publik sebesar itu.
