jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam bersuara keras dengan meminta penyetopan rencana pengadaan 105 ribu pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
"Saya tidak hanya meminta ditunda, tetapi dibatalkan," kata Anam kepada awak media, Jumat (27/2).
BACA JUGA: Geruduk PT Agrinas, Massa KAMMI Jakarta Tuntut Impor Pikap India Disetop
Sebab, kata legislator PDI Perjuangan itu, proses impor 105 ribu pikap tidak transparan tanpa dibahas di parlemen.
"Sudah sangat jelas prosesnya tidak transparan dan tidak melalui perencanaan matang, maka lebih baik dibatalkan daripada menjadi beban jangka panjang," ujar Anam.
BACA JUGA: Banggar DPR Desak Agrinas Batalkan Impor Pikap India, Pakai APBN Harus Untungkan Industri Lokal
Legislator Dapil II Jawa Timur (Jatim) itu menyebut Kopdes Marah Putih yang seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat menjadi pintu masuk impor barang asing.
"Jangan sampai atas nama membangun desa, kita justru mematikan industri dalam negeri dan memperlemah daya saing sendiri," lanjut Anam.
BACA JUGA: Ternyata, Impor Pikap India Rp 40 Triliun Dicicil Selama 6 Tahun
Dia mengatakan langkah membangun desa dan menguatkan industri nasional harus dibuktikan secara nyata di lapangan.
"Jangan ngomong bela produk nasional, tetapi praktiknya justru impor besar-besaran," ujar dia.
Komisi VI, kata Anam, akan memanggil pihak-pihak terkait dalam persoalan impor 105 ribu pikap dari India.
"Sebab, bagi kami, uang negara, masa depan desa, dan nasib industri dalam negeri bukan hal yang bisa diputuskan secara diam-diam," ujarnya.
Dia mengatakan rencana program Kopdes Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa tampak kontraproktif ketika mobil operasional diimpor dari India.
"Kalau kendaraan pendukungnya justru diimpor dari India, lalu di mana ruang untuk industri dalam negeri," ujar dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
