Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi atas kritik yang dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa dana sebesar Rp223 triliun yang dikaitkan dengan pos anggaran pendidikan dalam APBN telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI.
Polemik ini mencuat setelah pernyataan sejumlah anggota DPR dari Komisi X yang menyoroti bahwa dalam lampiran APBN, anggaran MBG tercatat sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional. Isu tersebut memicu kekhawatiran publik bahwa program prioritas pemerintah itu berpotensi mengurangi porsi belanja pendidikan yang selama ini dialokasikan untuk sekolah, perguruan tinggi, beasiswa, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Menanggapi tudingan tersebut, Teddy menegaskan bahwa struktur anggaran pendidikan di APBN memiliki ruang lingkup luas dan tidak semata-mata terbatas pada belanja operasional sekolah atau bantuan pendidikan formal. Menurutnya, anggaran pendidikan mencakup berbagai program strategis yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk intervensi gizi bagi peserta didik.
“Anggaran pendidikan itu spektrumnya luas. Peruntukannya sudah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR pada pembahasan anggaran tahun sebelumnya,” ujar Teddy di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/2).
Ia juga mengingatkan bahwa Ketua Badan Anggaran DPR RI saat pembahasan tersebut berasal dari fraksi PDIP, sehingga keputusan itu merupakan hasil kesepakatan kolektif.
Pemerintah, kata Teddy, memandang program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas pendidikan. Ia menekankan bahwa kualitas pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kondisi fisik dan kesehatan siswa. Asupan gizi yang memadai diyakini berdampak langsung pada konsentrasi, daya serap materi, serta perkembangan kognitif anak.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Jawabannya tidak,” tegasnya. Menurut Teddy, program MBG justru dirancang sebagai fondasi awal untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional dengan memastikan peserta didik berada dalam kondisi sehat dan siap belajar.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Esti Wijayati, menyampaikan bahwa dalam lampiran APBN yang tertuang dalam peraturan presiden, disebutkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, dengan Rp223,5 triliun di antaranya digunakan untuk program MBG. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah agenda diskusi di Sekolah Partai, Jakarta.
Esti menekankan bahwa pencantuman angka tersebut tercantum resmi dalam dokumen negara, sehingga wajar jika publik mempertanyakan komposisi dan prioritas belanja pendidikan. Ia menilai penting adanya transparansi agar masyarakat memahami detail pengalokasian dana dalam APBN, terutama untuk program berskala besar seperti MBG.
Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai perdebatan ini perlu dilihat dalam kerangka pembangunan manusia secara menyeluruh. Ekonom pendidikan dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta menyebut bahwa intervensi gizi memiliki korelasi kuat dengan capaian akademik. Program makanan bergizi di sekolah telah diterapkan di banyak negara sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
Ia menambahkan bahwa penganggaran dalam APBN sering kali bersifat lintas sektor. Artinya, satu program dapat bersinggungan dengan berbagai tujuan pembangunan sekaligus, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
Perdebatan mengenai MBG juga mencerminkan dinamika politik anggaran di parlemen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap alokasi belanja negara harus melalui persetujuan DPR RI. Dengan demikian, seluruh fraksi memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan sebelum anggaran disahkan. Fakta bahwa anggaran tersebut telah disetujui dalam pembahasan sebelumnya menjadi salah satu poin yang ditekankan oleh pemerintah.
Di tengah polemik tersebut, pemerintah memastikan bahwa komitmen terhadap alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN tetap dijaga sesuai amanat konstitusi. Teddy menyatakan bahwa tidak ada pengurangan terhadap program-program prioritas pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, maupun peningkatan kompetensi guru.
Program MBG sendiri dirancang sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka kekurangan gizi dan stunting pada anak usia sekolah. Dengan cakupan nasional dan nilai anggaran besar, program ini menjadi salah satu kebijakan unggulan dalam agenda pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah meyakini bahwa generasi yang sehat akan lebih siap bersaing di masa depan.
Meski demikian, sejumlah kalangan meminta evaluasi dan pengawasan ketat terhadap implementasi program agar anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program ini tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga kredibel secara fiskal.
Polemik antara pemerintah dan Fraksi PDIP terkait anggaran MBG menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dalam pengelolaan APBN. Di satu sisi, DPR menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjelaskan kebijakan secara komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi keliru.
Ke depan, publik akan menantikan penjelasan lebih detail dalam forum resmi parlemen maupun keterangan tertulis pemerintah mengenai rincian penggunaan dana MBG. Dengan transparansi yang memadai, diharapkan perdebatan ini dapat berujung pada penguatan tata kelola anggaran serta peningkatan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
