Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Arab Saudi resmi menerbitkan pedoman operasional terbaru untuk pelaksanaan ibadah umrah selama Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Regulasi ini disusun sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan jamaah yang setiap tahun meningkat signifikan, terutama pada sepuluh malam terakhir bulan suci. Fokus kebijakan mencakup pengendalian arus manusia di kawasan Masjidil Haram, pengaturan transportasi terpadu, serta standar kesehatan dan keselamatan jamaah.
Ramadan dikenal sebagai periode puncak ibadah umrah karena umat Muslim dari berbagai negara berbondong-bondong menuju Kota Makkah untuk meraih keutamaan beribadah di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan bahwa manajemen kerumunan menjadi prioritas utama demi menjaga keamanan serta kekhusyukan ibadah.
Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa jumlah jamaah pada malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir Ramadan dapat melonjak drastis dibanding hari biasa.
Sebagai bagian dari sistem pengendalian baru, otoritas setempat menerapkan indikator digital di sejumlah pintu masuk Masjidil Haram.
Sistem ini menggunakan penanda lampu berwarna untuk memberikan informasi kapasitas secara real-time kepada jamaah. Lampu hijau menunjukkan area salat masih tersedia, sementara lampu merah menandakan kapasitas telah penuh dan akses sementara ditutup. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan massa yang berisiko menimbulkan desakan berbahaya.
Selain itu, area mataf atau pelataran yang mengelilingi Ka’bah kini diprioritaskan khusus bagi jamaah yang tengah melaksanakan tawaf. Dengan pengaturan tersebut, arus pergerakan jamaah diharapkan lebih lancar dan tidak bercampur antara mereka yang hendak salat dengan yang sedang menjalankan rangkaian umrah.
Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan pemerintah setelah beberapa musim sebelumnya menunjukkan peningkatan kepadatan ekstrem.
Dari sisi transportasi, pemerintah memperketat akses kendaraan pribadi ke pusat kota Makkah selama jam sibuk. Kendaraan non-resmi tidak diperkenankan memasuki zona inti di sekitar Masjidil Haram. Jamaah diarahkan memanfaatkan transportasi umum seperti bus kota, taksi resmi, serta jaringan Haramain High Speed Railway yang menghubungkan Makkah dengan Jeddah dan Madinah. Stasiun Rusayfah menjadi salah satu titik kedatangan utama yang telah disiapkan untuk mengurai kepadatan.
Bagi jamaah yang tetap membawa kendaraan pribadi, pemerintah telah menentukan titik parkir resmi, baik di lokasi internal seperti Kuday dan Al-Jamarat maupun di kantong parkir eksternal yang terhubung dengan jalur tol Jeddah dan Al-Hada. Dari lokasi parkir tersebut, jamaah diwajibkan melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi publik yang telah disediakan. Skema ini dirancang untuk mengurangi kemacetan parah yang kerap terjadi saat puncak Ramadan.
Pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap kelompok rentan, termasuk jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Jalur prioritas serta fasilitas kendaraan listrik kecil disiapkan di lantai tertentu guna membantu proses tawaf dan sa’i. Otoritas setempat menegaskan komitmen mereka untuk memastikan seluruh jamaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman tanpa hambatan fisik yang berarti.
Namun demikian, keluarga yang membawa anak-anak diimbau mempertimbangkan risiko kepadatan ekstrem, khususnya pada waktu-waktu salat tarawih dan malam Lailatul Qadar. Otoritas menyarankan agar anak-anak tidak dibawa ke area yang sangat padat guna menghindari potensi bahaya akibat desakan massa. Imbauan ini dikeluarkan berdasarkan evaluasi keselamatan dari musim-musim sebelumnya.
Dalam aspek keamanan dan ketertiban, izin umrah digital tetap menjadi syarat utama yang harus dimiliki setiap jamaah. Sistem perizinan elektronik ini terintegrasi dengan aplikasi resmi pemerintah Arab Saudi, sehingga memudahkan pemantauan dan verifikasi di lapangan. Tanpa izin digital yang sah, jamaah tidak diperkenankan memasuki area tertentu di Masjidil Haram.
Pemerintah juga melarang aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran pergerakan jamaah, seperti membawa barang berlebihan, berdagang tanpa izin, mengemis, merokok di area terlarang, hingga melintas dengan sepeda atau sepeda motor di jalur pejalan kaki. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keselamatan bersama.
Selain pengaturan fisik dan teknis, aspek kesehatan turut menjadi perhatian serius. Jamaah diimbau menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengonsumsi makanan bergizi, serta memperhatikan asupan cairan mengingat suhu di Makkah bisa mencapai tingkat tinggi meski pada malam hari. Petugas kesehatan dan tim darurat akan disiagakan di berbagai titik strategis guna memberikan respons cepat apabila terjadi kondisi medis mendesak.
Sejumlah pengamat kebijakan publik di kawasan Teluk menilai langkah Arab Saudi ini sebagai bagian dari transformasi manajemen haji dan umrah berbasis teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kerajaan memang gencar memanfaatkan sistem digital untuk mengatur kuota, distribusi jamaah, hingga pengawasan keamanan. Upaya ini sejalan dengan visi modernisasi layanan ibadah yang dicanangkan pemerintah.
Bagi calon jamaah dari Indonesia dan negara lain, penting untuk mengikuti perkembangan regulasi terbaru melalui otoritas resmi dan penyelenggara perjalanan ibadah. Perubahan aturan, terutama terkait transportasi dan izin digital, dapat berdampak langsung pada jadwal serta pola pergerakan selama berada di Tanah Suci.
Dengan kebijakan baru ini, Arab Saudi berharap pelaksanaan umrah Ramadan 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi jutaan Muslim yang datang dari seluruh penjuru dunia. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama regulasi bukanlah membatasi ibadah, melainkan memastikan setiap jamaah dapat menjalankan rangkaian umrah dengan lancar tanpa risiko keselamatan yang tidak diinginkan.
