Menguak 20 Ribu Disabilitas Mental Diduga Dapat Kekerasan di Panti

Ribuan disabilitas mental diduga mengalami kekerasan di panti sosial. Mereka dirantai hingga dikurung, serta perlakuan tidak menyenangkan lainnya.

Dugaan tindakan kekerasan itu terkuak saat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wamensos Agus Jabo Priyono menerima kedatangan aktivis Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), di Kantor Kemensos, Jumat (27/2).

“Nah, jadi hal yang akan kami sampaikan kepada Pak Menteri Sosial adalah bahwa pada saat ini ada belasan ribu perkiraan kami hampir dua puluh ribu penyandang disabilitas mental yang dikurung di panti-panti sosial,” kata Ketua PJS, Yeni Rosa Damayanti, dalam audiensi tersebut.

Yeni menuturkan sejumlah tindakan tidak manusiawi di panti-panti tersebut.

“Di sejumlah tempat, kami menemukan penghuni dipasung dan dirantai. Makanan tidak layak. Bahkan ada yang hanya dimandikan sebulan sekali, menggunakan sabun deterjen,” kata Yenny.

Perkataan Yeni diperkuat dengan kesaksian dari para penyintas. Dalam audiensi tersebut, sejumlah penyintas turut hadir. Mereka menyampaikan dugaan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami.

Ahmad Bejo (25) mengaku pernah dirantai selama lima bulan di sebuah panti di Kebumen, Jawa Tengah.

"Dirantai," kata Bejo.

Ia menyebut selama dirantai, aktivitas makan, buang air, hingga tidur dilakukan di tempat yang sama.

Bejo mengaku hanya mandi satu kali dalam sebulan dan pernah dirantai di ruang terbuka selama lebih dari sepekan.

Kesaksian serupa disampaikan Tuti Haryati (33). Ia menyebut penghuni perempuan tetap dirantai saat menstruasi tanpa diberi pembalut. Ia juga mengaku tidak diperbolehkan beribadah.

Penyintas lain, M. Hibatul Hidris (26), yang pernah ditempatkan di Panti Bani Syifa, Serang, mengaku tidak mendapat pengobatan layak meski mengalami gangguan mata. Ia juga menyoroti kualitas makanan yang diterima.

“Kalau pagi itu nasi sama sambal doang. Berasnya sudah mau busuk tetap dimasak,” ujarnya.

“Yang paling sering ati ayam tapi ati ayamnya juga udah mau busuk,” tambahnya.

Menurut Yeni, praktik tidak manusiawi itu banyak ditemukan di panti nonpemerintah atau swasta yang beroperasi di berbagai daerah.

Ia menyebut sebagian besar panti mengeklaim sebagai lembaga amal, tetapi hasil penelitian PJS menunjukkan motif ekonomi lebih dominan.

“Pertama-tama panti-panti sosial tersebut selama ini selalu mengaku sebagai lembaga amal. Tapi kami sudah melakukan penelitian terhadap puluhan panti sosial dan bisa dikatakan kecuali yang milik pemerintah ya, bisa dikatakan semuanya motifnya adalah motif ekonomi,” ujarnya.

PJS menemukan hampir seluruh panti menerapkan sistem berbayar, dengan tarif mulai dari Rp 1.500.000 hingga Rp 2.500.000 per bulan, bahkan ada yang lebih tinggi.

Beberapa lokasi yang disebut antara lain panti di Kebumen, Serang, Bekasi, dan Temanggung. Salah satunya Panti Bani Syifa di Serang, Banten.

Yeni juga menilai laporan kekerasan terhadap penyandang disabilitas mental sudah disampaikan berulang kali ke pemerintah, namun belum mendapat respons memadai.

“Maksud kedatangan kami ke sini pada hari ini adalah karena selama bertahun-tahun kami melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada teman-teman disabilitas ini kepada Kementerian Sosial tanpa pernah ada mendapat tanggapan sedikit juga,” ujarnya.

Terkait pengaduan tersebut, Mensos Gus Ipul mengatakan akan menelusurinya.

“Akan kita dalami ya, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita coba lagi kita lihat. Kan ini informasi pertama ya yang kita dapat, dan tentu ini informasi yang berharga sebagai bagian dari upaya kita untuk memperbaiki regulasi, memperbaiki program, memperbaiki pengawasan,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti.

"Kami tidak ingin membiarkan informasi-informasi yang berharga itu lewat begitu saja," ujarnya.

Ia menegaskan kementerian akan melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan, termasuk lokasi panti yang disebutkan.

“Kita masih mau lihat, tadi kan sudah disampaikan data-datanya ada di mana, Kebumen, ada di Serang ya, kemudian ada di Bekasi. Ya saya masih harus melakukan verifikasi ulang terhadap informasi ini,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut penguatan pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial memang menjadi fokus Kementerian Sosial sejak tahun lalu.

“Kita sudah perbaiki regulasinya, terutama pada registrasinya, kemudian akreditasi, pengawasan, dan kemudian nanti ada sanksinya,” katanya.

Menurut dia, pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan data lembaga sosial yang masih beroperasi valid.

“Dalam sebulan terakhir ini, teman-teman sudah berkonsolidasi sebenarnya dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meminta data-data LKS yang masih beroperasi, atau mungkin LKS yang izinnya ada tapi sudah tidak beroperasi,” ujarnya.

Gus Ipul menekankan lembaga kesejahteraan sosial harus memberikan layanan yang manusiawi, karena yang ditangani adalah kelompok rentan.

“Kita ingin memastikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial ini benar-benar melayani kelompok rentan dengan baik, tidak melanggar HAM, memberikan hak-haknya. Jangan sampai hanya asal buat panti asuhan, buat lembaga kesejahteraan, tapi setelah itu diurus seadanya. Karena yang diurus ini manusia,” kata dia.

Ia juga meminta kepala daerah ikut memperketat pengawasan terhadap panti sosial di wilayah masing-masing.

“Saya minta sekali lagi kepala daerah untuk benar-benar memperhatikan, memberikan atensi terhadap LKS yang beroperasi di kabupaten masing-masing atau di kota masing-masing,” ujar Gus Ipul.