Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaparkan gagasan pembangunan ekonominya, yang sering disebut sebagai Prabowonomics, di acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada awal tahun ini. Salah satu ciri utama dari Prabowonomics adalah target pertumbuhan sebesar 8%. Target itu dicapai dengan menjadikan sumber daya alam, sebagai mesin pertumbuhan, menjadi bagian dari strategi ketahanan. Gagasan ini sering disebut sekuritisasi sumberdaya alam.
Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. dalam Security: A New Framework for Analysis, mengungkapkan ketika suatu persoalan telah dimasukan dalam isu pertahanan dan keamanan maka penyelesaian persoalannya pun tidak menggunakan logika demokratis tetapi militeristis. Pendekatan ini mungkin bisa memacu pertumbuhan, namun harus mengorbankan lingkungan hidup dan mungkin juga akan berdarah-darah karena konflik sosial yang ditimbulkannya.
Bila ditelisik lebih jauh, gagasan Prabowonomic ditopang oleh dua pilar. Pertama, ekonomi ekstraktif. Pilar ini meliputi hilirisasi mineral kritis, swasembada pangan dan energi dengan skala besar. Kedua, ekonomi populis. Ekonomi populis ini meliputi program makan siang gratis atau sering disebut program MBG (Makan Bergizi Gratis) bagi anak-anak sekolah dan beberapa program bantuan sosial bagi warga miskin. Pilar kedua ditujukan untuk meredam ‘gangguan’ protes dari publik akibat dampak buruk dari pilar pertama, ekonomi ekstraktif.
Dari dua pilar itu terlihat Prabowonomics sejatinya bukanlah gagasan pembangunan ekonomi baru. Prabowonomics hanyalah daur ulang dari Soehartonomic di era Orde Baru yang tenggelam setelah lengsernya Presiden Soeharto, yang juga mantan mertuanya. Indikasi lainnya bahwa Prabowonomic adalah daur ulang dari Soehartonomic adalah pijakan dari model pembangunannya berupa paham anthropocentrism.
Anthropocentrism adalah paham yang memposisikan manusia sebagai spesies paling penting daripada spesies lainnya. Kita bisa melihat secara jelas paham ini dalam pidato Prabowo Subianto di acara Musrenbangnas di Gedung Bappenas, Jakarta, pada akhir 2024 silam. Dalam acara tersebut Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia harus terus memperluas lahan sawit tanpa harus takut deforestasi (perusakan hutan). Di acara itu pula Presiden Prabowo Subianto juga meminta pemerintah daerah, polisi dan tentara ikut menjaga sawit. Ia juga menilai sawit adalah aset negara.
Paham anthropocentrism semakin tampak jelas ketika di akhir 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali berpidato dengan seruan yang sama. Di saat rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara di pertengahan Desember 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan arahan untuk menanam sawit di Papua dengan tujuan mencapai swasembada energi.
Seperti halnya Soehartonomic, paham anthropocentrism di dalam Prabowonomics ini adalah titik krusial yang berpotensi memperburuk kerusakan alam. Paham itu menempatkan alam hanya sebagai komoditas untuk keperluan pembangunan. Memberikan kritik tajam terhadap paham anthropocentrism bukan berarti kita sedang memusuhi umat manusia, tapi justru menyelamatkan seluruh spesies bumi, termasuk manusia di dalamnya, dari kepunahan massal akibat bencana ekologi.
Seperti Soehartonomic, gagasan Prabowonomic melahirkan kebijakan sekuritisasi sumber daya alam yang berdampak terhadap pembungkaman terhadap kritik publik. Ketika kritik masyarakat dibungkam maka akan menumbuhkan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik oleh elite ekonomi-politik di lingkar kekuasaan.
Publik dapat melihat secara terang benderang bahwa kini potensi konflik kepentingan dalam kebijakan publik kian diperlihatkan secara telanjang. Potensi konflik kepentingan itu misalnya, penunjukan adik kandung Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden Indonesia untuk perubahan iklim. Ini tentu bukan sekadar persoalan etika birokrasi, melainkan sinyal kuat akan adanya normalisasi potensi konflik kepentingan yang sistemik.
Normalisasi potensi konflik kepentingan dalam kebijakan terkait tata kelola SDA, adalah perwujudan dari konsolidasi akses terhadap SDA itu sendiri. Dampaknya, regulasi cenderung ‘disesuaikan’ dengan kepentingan segelintir elite di sekitar pusat kekuasaan. Jika konflik kepentingan dalam kebijakan SDA benar-benar terjadi maka keuntungan dari tata kelola SDA akan mengalir ke segelintir elite, sementara risiko ekologis dibebankan kepada rakyat.
Paham anthropocentrism yang menjadi pijakan Prabowonomics jelas mengabaikan fakta bahwa kita sedang berada dalam situasi krisis iklim. Memaksa alam bekerja di luar batas biologisnya demi mengejar pertumbuhan ekonomi adalah sebuah bunuh diri ekologi. Jika ini terjadi, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8% akan menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi berdarah-darah. Bencana ekologi, yang merupakan perpaduan krisis iklim dan buruknya tata kelola lingkungan hidup, yang terjadi di Pulau Sumatra seharusnya menjadi pelajaran, bahwa sudah saatnya kita meninggalkan paham anthropocentrism dalam model pembangunan.
Koreksi Total atas Gagasan PrabowonomicsAlih-alih dipamerkan dalam acara internasional, gagasan Prabowonomics seharusnya justru dikoreksi secara total. Paham anthropocentrism dalam gagasan Prabowonomics, yang menjadikan alam sebagai objek harus diubah. Alam, termasuk spesies di luar manusia, harus diposisikan sebagai subjek. Manusia adalah bagian dari spesies bumi yang setara dengan spesies lainnya.
Selain itu, model pembangunan haruslah bergeser dari paradigma yang berpusat pada elite (elite-centered) menuju pembangunan yang berpusat pada kehidupan (life-centered). Para pengambil kebijakan pembangunan perlu menyadari bahwa ekonomi adalah bagian dari ekosistem, bukan sebaliknya.
Bila paham anthropocentrism dalam Prabowonomics dipertahankan, pembangunan Indonesia hanya akan mengulang sejarah kelam rezim Orde Baru yang mengorbankan kemanusiaan dan keberlanjutan alam demi akumulasi laba dari segelintir elite. Kita tentu tidak boleh membiarkan Indonesia tumbuh sebagai raksasa ekonomi yang berdiri di atas alam yang sekarat dan demokrasi yang mati. Sudah seharusnya bangsa ini belajar dari kegagalan model pembangunan Soehartonomic di era Orde Baru. Indonesia terlalu besar untuk jatuh dalam lubang yang sama.
