jpnn.com - JAKARAT - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah bahwa pemerintah mengurangi program dan anggaran pendidikan demi menyukseskan Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Seskab Teddy menjelaskan hal itu di tengah kerumunan pemburu berita. Tim Sekretariat Kabinet lalu merangkum dan menyebarkannya.
BACA JUGA: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Bawah Honorer, Jawaban Dirjen Nunuk Sudah Bisa Ditebak
Teddy meluruskan sejumlah narasi yang menyebut MBG memangkas anggaran pendidikan, menyebabkan sekolah terbengkalai, serta mengabaikan kesejahteraan guru.
Menurutnya, anggaran pendidikan 2026 telah disepakati bersama pemerintah, DPR, & Badan Anggaran DPR, termasuk isi serta peruntukannya.
BACA JUGA: Begini Seskab Teddy Menanggapi Tudingan PDIP
"Faktanya, seluruh program pendidikan strategis pada periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah."
Seskab Teddy menjelaskan:
BACA JUGA: Kekhawatiran PPPK Paruh Waktu Terjadi, Gaji Honorer Lebih Tinggi, Regulasi Full Time Digenjot
- Program pendidikan terus diperkuat:
KIP dan PIP terus berjalan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akses pendidikan diperluas melalui Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah dan dilengkapi tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, dan jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, hampir 16–20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target 100 sekolah tambahan tahun ini. - Infrastruktur pendidikan ditangani konkret:
Walaupun sekolah adalah kewenangan Pemda, Pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran ±Rp17 triliun.
Percepatan digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280.000 TV digital, yang akan terus ditingkatkan. - Kesejahteraan tenaga pendidik diperhatikan:
Walaupun gaji guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat memberikan insentif yang naik menjadi 400.000 rupiah (setelah 20 tahun, 2005-2025)
?Tunjangan Guru Non-ASN naik dari 1.500.000 menjadi 2.000.000 rupiah di 2025.
?Transfer Tunjangan langsung ke guru per bulannya, setelah sebelumnya ditransfer per tiga bulan dan melalui pemda.
"Tidak ada pengurangan program dan anggaran pendidikan, yang ada, penambahan serta lebih fokus dan detail baik untuk siswa, guru, dan sekolah." (sekretariat.kabinet/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
