Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memberikan tanggapan terkait rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Rudy Mas'ud di Provinsi Kalimantan Timur yang menelan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar.
Bima Arya menekankan, pengadaan mobil dinas sebaiknya dilakukan secara wajar dan menyesuaikan kebutuhan yang sebenarnya.
“Sebaiknya pembelian mobil dinas disesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebihan,” ujar Wamendagri dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (28/2/2026).
Ia menambahkan, gubernur dapat melakukan kajian ulang terhadap anggaran tersebut. “Kami sarankan agar anggaran disesuaikan kembali dengan harga yang wajar,” kata Bima Arya.
Wamendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk mengacu pada Surat Edaran Mendagri Februari 2025, yang mengimbau agar setiap pengeluaran APBD memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, dan manfaat bagi masyarakat.
“Masih ada SE Mendagri yang menekankan agar alokasi APBD memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kedinasan,” tegas Bima Arya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, membela rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Menurutnya, pengadaan kendaraan dilakukan sesuai regulasi dan untuk mendukung efektivitas kerja gubernur di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang.
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kendaraan operasional tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah pelosok yang sulit diakses.
“Pak Gubernur ingin memantau langsung kondisi di lapangan, termasuk daerah-daerah dengan medan berat seperti Bongan. Untuk itu, kendaraan yang andal dan representatif sangat dibutuhkan,” ujar Sri Wahyuni.
Dengan pernyataan tersebut, Wamendagri menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas kerja kepala daerah dan prinsip efisiensi anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Editor: Redaktur TVRINews
